Rapor Merah Kinerja Partai Politik

Kinerja parpol

Jika dicermati lebih jauh, ketidakpuasan publik terhadap kinerja parpol terutama ditujukan pada parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disebut dengan Setgab. Sebut saja, misalnya, Partai Keadilan Sejahtera. Ketidakpuasan terhadap kinerja parpol yang berbasis massa Islam tersebut disuarakan hampir 80 persen responden atau tertinggi dibandingkan dengan partai lainnya yang meraih kursi di DPR.

Buruknya persepsi publik terhadap PKS juga tak bisa lepas dari kasus dugaan suap dalam pengurusan kuota impor daging sapi yang melibatkan mantan presiden partai itu, Luthfi Hasan Ishaaq. Parpol lain yang mendapat apresiasi buruk adalah parpol anggota koalisi Setgab, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Hanya satu dari lima responden yang menyatakan puas terhadap kinerja parpol yang mendukung pemerintah.

Publik berharap parpol yang tergabung dalam Setgab bisa menciptakan pemerintahan yang bersih, mendorong pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta mendorong perbaikan perekonomian rakyat. Namun, hal tersebut tidak mampu diwujudkan oleh parpol-parpol tersebut, seperti yang disuarakan sedikitnya tiga perempat bagian responden.

Adapun kinerja parpol yang tidak tergabung dalam koalisi Setgab mendapat apresiasi relatif baik dari responden. Meski kurang dari separuh, tingkat kepuasan responden terhadap mereka lebih baik dibandingkan dengan parpol anggota koalisi Setgab. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, misalnya, dua dari lima responden merasa puas terhadap kinerja parpol itu. Sementara tingkat kepuasan positif terhadap kinerja Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat masing-masing disuarakan sepertiga dan seperempat responden.

Tidak hanya terhadap kinerja lembaga parpol penilaian negatif publik diutarakan. Aspek kepemimpinan parpol dan kaderisasi pun menjadi persoalan yang disorot publik. Mayoritas responden mengeluhkan elite atau tokoh-tokoh parpol lebih menyuarakan kepentingan parpol dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Hanya 8 persen responden yang menyebut elite parpol lebih menyuarakan kepentingan rakyat.

Di sisi lain, publik juga menilai kaderisasi tidak berjalan baik di sebagian besar parpol, seperti yang disuarakan 72 persen responden. Mereka menilai parpol belum berhasil melakukan kaderisasi, terutama dari unsur pengurus maupun pimpinan parpol. Di sisi pimpinan parpol, misalnya, publik melihat saat ini pimpinan atau tokoh kunci parpol masih didominasi wajah-wajah lama. Sebut saja Megawati Soekarnoputri di PDI-P, Suryadharma Ali di PPP, Wiranto di Partai Hanura, dan Prabowo Subianto di Partai Gerindra.

Rapor merah kinerja parpol di benak publik tersebut memunculkan kembali pertanyaan, apakah parpol yang terpilih pada Pemilu 2014 mampu mengemban peran dan fungsi ideal sebuah parpol? (Litbang Kompas)