Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Suara Demokrat dan PKS Jeblok karena Korupsi

Kompas.com - 19/12/2013, 16:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Suara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 diprediksi turun drastis dari Pileg 2009 lalu. Jebloknya perolehan suara itu disebabkan oleh kasus korupsi yang menerpa kedua partai tersebut. Hal tersebut terlihat berdasarkan survei Pol-Tracking Institute yang dirilis di Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Dalam survei itu, Demokrat hanya berada di posisi ketiga dengan perolehan angka sebesar 8,80 persen. Urutan pertama dan kedua ditempati PDI-P (18,50 persen) dan Partai Golkar (16,90) persen.

HENDRA A SETYAWAN Partai Demokrat

"Padahal, pada Pemilu 2009 lalu Partai Demokrat menjadi pemenang dengan suara 20,8 persen," kata peneliti Pol-Tracking Institute, Aria Budi, saat memaparkan temuan surveinya.

Hal serupa terjadi pada PKS. Berdasarkan hasil survei, PKS berada di urutan terbawah dengan persentase 2,90 persen. PKS hanya unggul dari empat partai lainnya, yakni Nasdem (2,10 persen), PAN (2,00 persen), PBB (0,70 persen), dan PKPI (0,10 persen). Padahal, pada Pemilu 2009 lalu, PKS mendapatkan suara 7,9 persen.

Direktur Pol-Tracking Institute Hanta Yudha AR memprediksi, merosotnya elektabilitas kedua partai ini disebabkan karena berbagai kasus korupsi yang merundung Demokrat dan PKS.

Seperti diketahui, Demokrat ramai diberitakan media karena kasus korupsi dalam proyek Hambalang. Sementara PKS juga dirundung kasus korupsi impor daging sapi.

"Faktor korupsi ini memang sekarang sudah menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh masyarakat," kata Hanta.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jumlah sampel adalah 2.010 warga dari semua provinsi di Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan bukan anggota TNI/Polri. Survei dilakukan dengan margin of error 2,19 persen pada tingkat kepecayaan 95 persen. Survei dilaksanakan pada rentang waktu 13 September 2013 hingga 11 Oktober 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com