Survei: Suara Demokrat dan PKS Jeblok karena Korupsi

Kompas.com - 19/12/2013, 16:25 WIB
KOMPAS IMAGES / VITALIS YOGI TRISNA Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2013). Kedatangan KPK untuk menyita enam mobil yang diduga terkait kasus korupsi impor daging sapi.

JAKARTA, KOMPAS.com
— Suara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 diprediksi turun drastis dari Pileg 2009 lalu. Jebloknya perolehan suara itu disebabkan oleh kasus korupsi yang menerpa kedua partai tersebut. Hal tersebut terlihat berdasarkan survei Pol-Tracking Institute yang dirilis di Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Dalam survei itu, Demokrat hanya berada di posisi ketiga dengan perolehan angka sebesar 8,80 persen. Urutan pertama dan kedua ditempati PDI-P (18,50 persen) dan Partai Golkar (16,90) persen.

HENDRA A SETYAWAN Partai Demokrat

"Padahal, pada Pemilu 2009 lalu Partai Demokrat menjadi pemenang dengan suara 20,8 persen," kata peneliti Pol-Tracking Institute, Aria Budi, saat memaparkan temuan surveinya.

Hal serupa terjadi pada PKS. Berdasarkan hasil survei, PKS berada di urutan terbawah dengan persentase 2,90 persen. PKS hanya unggul dari empat partai lainnya, yakni Nasdem (2,10 persen), PAN (2,00 persen), PBB (0,70 persen), dan PKPI (0,10 persen). Padahal, pada Pemilu 2009 lalu, PKS mendapatkan suara 7,9 persen.

Direktur Pol-Tracking Institute Hanta Yudha AR memprediksi, merosotnya elektabilitas kedua partai ini disebabkan karena berbagai kasus korupsi yang merundung Demokrat dan PKS.


Seperti diketahui, Demokrat ramai diberitakan media karena kasus korupsi dalam proyek Hambalang. Sementara PKS juga dirundung kasus korupsi impor daging sapi.

"Faktor korupsi ini memang sekarang sudah menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh masyarakat," kata Hanta.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jumlah sampel adalah 2.010 warga dari semua provinsi di Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan bukan anggota TNI/Polri. Survei dilakukan dengan margin of error 2,19 persen pada tingkat kepecayaan 95 persen. Survei dilaksanakan pada rentang waktu 13 September 2013 hingga 11 Oktober 2013.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorCaroline Damanik
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X