Tak Perlu Berpikir Seribu Kali untuk Cabut Hak Politik Koruptor

Kompas.com - 19/12/2013, 11:46 WIB
Wakil Sekjen PDI Perjuangan Achmad Basarah Achmadbasarah.comWakil Sekjen PDI Perjuangan Achmad Basarah
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengapresiasi putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Pidana Djoko diperberat dari 10 tahun menjadi 18 tahun penjara. Tak hanya itu, Pengadilan juga menyatakan hak politiknya dicabut. 

Basarah menilai, pencabutan hak politik ini tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, hak politik terpidana seharusnya memang sudah dicabut ketika diputus bersalah.

"Dengan adanya putusan dengan pencabutan hak politik, saya kira bisa menjadi contoh untuk kasus lain yang melibatkan aparat penegak hukum. Keputusan ini harus diapresiasi karena bisa memberikan efek jera," kata Basarah, di Kompleks Parlemen, Kamis (19/12/2013).

KOMPAS/ALIF ICHWAN Terpidana kasus dugaan korupsi simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo, saat menyampaikan eksepsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mendukung upaya pemberian efek jera terhadap aparat yang menyalahgunakan wewenang. "Aparat penegak hukum tidak perlu lagi berpikir 1.000 kali untuk mencabut hak politiknya," ujarnya.

Keputusan ini, lanjut Basarah, bisa menjadi yurisprudensi bagi majelis hakim dalam memutus perkara hukum yang melibatkan aparat penegak hukum.

"Ini bisa menjadi yurisprudensi hukum memutuskan kasus hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dengan mencabut hak politiknya," kata dia.

Diperberat jadi 18 tahun

Sebelumnya, vonis Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu 10 tahun penjara. Kemudian, KPK mengajukan banding dan dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan memperberat hukuman Djoko menjadi 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Djoko juga diperintahkan membayar uang pengganti senilai Rp 32 miliar subsider lima tahun penjara. PT DKI juga mencabut hak Djoko untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Pengadilan juga memerintahkan semua barang bukti yang telah disita dirampas untuk negara. Putusan itu dijatuhkan majelis banding dalam sidang terbuka, Rabu (18/12/2013), yang dipimpin oleh Roki Panjaitan (hakim ketua) didampingi dengan empat hakim anggota, yaitu Humuntal Pane, M Djoko, Amiek, dan Sudiro.

Majelis Hakim PT DKI berpendapat, Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat, serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain barang bukti yang bernilai lebih dari Rp 200 miliar yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Tipikor untuk dirampas oleh negara, PT DKI juga memerintahkan penyitaan rumah seluas 377 meter persegi di Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, serta dua mobil Toyota Avanza.

Putusan PT DKI ini sama dengan tuntutan tim jaksa penuntut umum kepada KPK yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun, pada 3 September lalu, Pengadilan Tipikor hanya mengabulkan sebagian tuntutan jaksa. Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Pengadilan tingkat pertama tidak mengabulkan permintaan jaksa agar memerintahkan pembayaran uang pengganti karena menilai pidana tersebut tidak adil bagi Djoko. Hal ini karena aset-asetnya sudah disita secara otomatis ketika terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Majelis tingkat pertama juga menolak mencabut hak politik Djoko. Pengadilan Tipikor menjerat Djoko dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dakwaan pertama primer). Djoko terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kedua) serta Pasal 3 Ayat (1) Huruf c UU yang sama (dakwaan ketiga). 

Baca juga:
Putusan Banding Juga Cabut Hak Politik Djoko
Putusan Banding Haruskan Djoko Bayar Uang Pengganti Rp 32 Miliar
Banding, Hukuman Irjen Djoko Susilo Diperberat Jadi 18 Tahun

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Nasional
Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Nasional
Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Nasional
703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X