Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni: Ini Pelajaran biar Ruhut Tidak Rasis!

Kompas.com - 17/12/2013, 13:38 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Boni Hargens menegaskan tetap melanjutkan proses hukum atas laporannya terhadap politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Dosen Universitas Indonesia itu ingin memberi pelajaran agar Ruhut tidak bersikap rasial terhadap orang lain.

Kepada wartawan, Boni menyatakan belum berniat mencabut laporannya atau memilih upaya damai terkait dugaan pernyataan rasial Ruhut di acara televisi.

"Apa yang mau didamaikan? Ini supaya (Ruhut) tidak rasis terhadap orang lain. Ini tetap diproses, di Komnas HAM jalan, di DPR jalan, di kepolisian juga jalan," kata Boni saat memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (17/12/2013).

Boni mengatakan, tindakannya melaporkan Ruhut merupakan suatu proses pembelajaran. Menurut dia, jangan sampai ada orang yang merasa berbeda kelas karena persoalan warna kulit. Setiap orang, lanjut Boni, berada di jarak yang sama dalam konstitusi.

"Yang paling penting tetap berjalan sebagai pembelajaran sosial-politik," ujar Boni.

Persoalan itu, menurut Boni, bukan persoalan pribadi dirinya dengan Ruhut. "Ini persoalan bangsa, yang saya mau, dia minta maaf kepada rakyat Indonesia secara resmi di media massa. Setelah itu, baru kita diskusikan untuk cabut laporan," ujar Boni.

Pengacara Boni, Dion Pongkor, mengatakan, hari ini Boni dipanggil oleh penyidik untuk berita acara pemeriksaan atas laporan kliennya tersebut. Setelah itu, akan ada gelar perkara untuk menentukan apakah status Ruhut akan ditingkatkan oleh penyidik.

"Kami, setelah mengkaji, bukti sangat kuat terjadi tindak pidana. Kami yakin dan segera mungkin untuk ditetapkan sebagai tersangka," ujar Dion.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com