Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK DPR Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Rasial Ruhut Sitompul

Kompas.com - 11/12/2013, 13:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat akan menindaklanjuti laporan pengamat politik Boni Hargens tentang kasus dugaan tindakan rasial yang dilakukan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Proses pemeriksaan akan mulai dilakukan pekan depan. Hal ini disampaikan anggota BK dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ali Maschan Musa, Rabu (11/12/2013).

"Boni minggu depan dipanggil, hari Rabu (18/12/2013). Kemarin sudah diputuskan untuk dipanggil, sebelum reses," ujar Ali.

Ali mengatakan, BK sudah melakukan rapat pleno dan laporan Boni Hargens kepada Ruhut dianggap sudah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Boni telah menyertakan gambar dan video terkait aksi Ruhut yang diduga rasial itu.

Boni Hargens resmi melaporkan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul ke BK DPR, Senin (9/12/2013). Ia melaporkan Ruhut atas dugaan tindakan rasial yang dilontarkan politisi yang juga pengacara itu.

"Saya tidak pernah membenci Ruhut secara pribadi. Ini hanya pembelajaran sosial bagi masyarakat. Kita di sini bicara soal kesetaraan hak," ujar Boni saat menjelaskan alasannya mengadukan Ruhut ke BK DPR, Senin (9/12/2013).

Boni mengatakan, Ruhut menyebut dirinya sebagai pengamat berkulit hitam. Dia pun menunjukkan video rekaman kepada wartawan yang berisi aksi rasial Ruhut dalam sebuah televisi swasta.

"Kalau Ruhut membantah, maka akan menjadi kebohongan luar biasa!" ujarnya.

Boni pun malas berkomentar tentang tuduhan Ruhut soal ijazah palsu yang didapat Boni dari Jerman. "Orang ini kan otaknya kosong. Kalau difitnah seperti itu, tidak perlu saya tanggapi," kata Boni.

Dia berharap setelah melaporkan Ruhut ke BK, akan ada sanksi tegas. Boni juga meminta agar Ruhut diganti melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) karena sikapnya yang selama ini dianggap tidak etis.

"Saya kirim dokter jiwa untuk Ruhut!" tukas Boni.

Sebelumnya, Boni sudah melaporkan Ruhut ke Polda Metro Jaya atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Boni protes dengan sikap Ruhut dalam sebuah acara diskusi di televisi. Ketika itu, Boni diundang sebagai pengamat politik, sementara Ruhut berbicara melalui sambungan telepon sebagai Juru Bicara Partai Demokrat. Tema diskusi terkait Bu Pur dalam pusaran Cikeas. Namun, belum menyentuh substansi, diskusi justru ramai dengan amukan Ruhut.

"Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitam kan. Ya udah, itu Boni Hargens itu kulitnya hitam," kata Boni, menirukan ucapan Ruhut ketika itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com