Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atut Terjerat Kasus Alkes Banten atau Pilkada Lebak?

Kompas.com - 17/12/2013, 11:49 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Meski pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah membenarkan penetapan tersangka Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai kasus yang menjerat politikus wanita Partai Golkar tersebut. Pimpinan KPK akan menggelar jumpa pers mengenai status Atut ini pada Selasa (17/12/2013) sekitar pukul 15.00 WIB.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengisyarakatkan kalau Atut terjerat kasus yang berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

“Pokoknya berkaitan dengan alkes,” kata Bambang, di Balai Kartini, Jakarta, pagi tadi.

KPK memang mengusut pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Terkait penyelidikan alkes Banten ini, Atut sudah dimintai keterangannya. Namun, Atut tidak menjawab pertanyaan wartawan seusai dimintai keterangan beberapa waktu lalu.

KOMPAS Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah beserta kerabatnya menguasai 175 proyek di Provinsi Banten dalam rentang waktu 2011-2013 dengan total nilai Rp 1,148 triliun.
Dari penelusuran Kompas, Atut diduga mendapatkan bagian fee atas pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Jumlah bagian fee yang diperoleh Atut masih dalam penghitungan KPK.

Pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten diduga memang dikendalikan oleh keluarga Atut. Adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Wawan adalah suami dari Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany. 

Kasus Pilkada Lebak

Sumber internal KPK lainnya menyebutkan, Atut ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten, yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, KPK juga menetapkan Wawan sebagai tersangka. Dia diduga menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar, melalui pengacara Susi Tur Andayani.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah dua kali memeriksa Atut sebagai saksi. Atut juga dicegah bepergian ke luar negeri terkait dengan penyidikan kasus Pilkada Lebak ini.

KPK menduga perintah penyuapan oleh Wawan datang dari Atut. Wawan adalah tim sukses pasangan calon bupati Lebak yang diusung Partai Golkar, yakni Amir Hamzah dan Kasmin bin Saelan. Diduga, Wawan hendak menyuap Akil melalui Susi terkait gugatan hasil Pilkada Lebak yang diajukan Amir dan Kasmin ke MK.

Pilkada Lebak dimenangi oleh pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. KPK bahkan memiliki rekaman pembicaraan antara Atut dan Akil.

Selain itu, Atut diketahui berakhir pekan di Singapura bersama Akil dan Wawan pada Sabtu (21/9/2013). Wawan juga mengakui pernah menemani Atut bertemu Akil di Singapura.

Pengacara Wawan, Pia Akbar Nasution, mengatakan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan terkait perkara. Wawan dan Atut hanya berkonsultasi mengenai pilkada secara umum.

Pengacara membantah

Pengacara Atut, Tubagus Sukatma, membantah kliennya terlibat pengadaan alkes Banten maupun Pilkada Lebak. Untuk kasus Banten, Sukatma membantah ada fee proyek alkes yang diterima Atut.

“Enggak ada, berkaitan dengan fee atau apa itu, enggak ada sama sekali,” ujarnya.

Bantahan juga disampaikan terkait kasus Pilkada Lebak. Menurutnya, tidak ada arahan dari Atut untuk memberikan uang kepada Akil.

“Beliau tidak ada memberikan arahan maupun instruksi untuk memberikan sesuatu kepada Akil. Itu sudah dinyatakan oleh pihak saya, Pak Wawan, jadi sama sekali tidak ada,” kata Sukatma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com