Putusan Luthfi Hasan, Peringatan untuk Elite Politik

Kompas.com - 11/12/2013, 04:03 WIB
Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq usai menjalani sidang vonis kasusnya yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/12/2013). Luthfi divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar subsider 1 tahun kurungan karena terbukti terlibat dalam kasus suap kuota impor daging sapi di Kementrian Pertanian sebelumnya dituntut 18 tahun kurungan dan denda Rp 1,5 Miliar oleh Jaksa Penuntut Umum. TRIBUNNEWS/DANY PERMANATerdakwa Luthfi Hasan Ishaaq usai menjalani sidang vonis kasusnya yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/12/2013). Luthfi divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar subsider 1 tahun kurungan karena terbukti terlibat dalam kasus suap kuota impor daging sapi di Kementrian Pertanian sebelumnya dituntut 18 tahun kurungan dan denda Rp 1,5 Miliar oleh Jaksa Penuntut Umum.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Vonis yang dijatuhkan kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dinilai merupakan peringatan bagi anggota partai politik dan DPR. Pasalnya, saat ini majelis hakim sudah tak segan untuk memberikan hukuman maksimal kepada para elite parpol yang terbukti melakukan penyelewengan melalui kekuasaan yang dimilikinya.

"Putusan hakim dalam perkara LHI itu menjadi yurisprudensi, termasuk juga pertimbangan hakim yang mengaitkan tipikor yang dilakukan LHI dengan posisinya sebagai anggota parpol dan DPR," kata pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahudin, Selasa (10/12/2013).

Said menilai ada dua hal yang menjadi dasar majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal terhadap Luthfi. Pertama, sebut dia, hakim ingin menegaskan bahwa perbuatan pidana Luthfi terjadi karena faktor jabatan yang melekat pada dirinya, baik sebagai pimpinan partai politik maupun sebagai anggota DPR. "Dengan kata lain, LHI melakukan pidana karena jabatan yang ada pada dirinya," ujar Said.

Kedua, lanjut Said, hakim ingin menegaskan bahwa DPR merupakan salah satu simbol kekuasaan negara. Karena itu, anggota DPR yang melakukan korupsi dianggap merusak citra dan nama baik lembaga eksekutif sekaligus mengkhianati kepercayaan rakyat.

Said juga berpendapat ketika pengurus partai politik atau anggota DPR terus melakukan korupsi, solusi yang tepat untuk membasmi korupsi di lingkungan pejabat publik dan politik antara lain adalah dengan membubarkan partai politik tempat orang tersebut bernaung.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (9/12/2013), menjatuhi Luthfi hukuman penjara 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 1 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti menerima hadiah atau janji dalam perkara pengaturan kuota daging sapi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan 18 tahun penjara yang diajukan jaksa.

Dalam perkara pencucian uang, Luthfi dinilai terbukti melakukannya secara aktif dan pasif. Jumlah transaksi keuangannya dinilai tidak seimbang dengan profil pendapatannya. Dia juga tidak melaporkan sejumlah harta kekayaannya ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), yang oleh hakim dinyatakan sebagai upaya menyembunyikan harta kekayaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X