Hanura: Porsi Wiranto-HT di Televisi Masih Wajar

Kompas.com - 10/12/2013, 11:31 WIB
Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo KOMPAS.COM/Sandro GatraWiranto dan Hary Tanoesoedibjo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, partainya tak merasa sindiran yang dilontarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengarah kepada pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, Wiranto-Hary Tanoesoedibjo. Melalui akun Twitter-nya, Senin (9/12/2013), Dipo menyindir para calon presiden yang menggunakan stasiun televisi yang dimilikinya untuk kepentingan politik. (Baca: Sindiran Dipo Alam untuk Capres Pemilik Stasiun TV)

Menurut Saleh, porsi tampilnya  Wiranto dan Hary Tanoe masih dalam batas wajar.

"Kami tidak merasa. Mereka masih wajar kok, masih dalam koridor yang ditetapkan," ujar Saleh di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Saleh mengatakan, pemberitaan Wiranto-Hary Tanoe di MNC Grup, milik Hary, juga dilakukan secara berimbang. Selain itu, menurutnya, Hanura tak pernah dengan sengaja memaksakan porsi partainya lebih besar di MNC Grup.

"Hanura dan MNC adalah dua hal yang berbeda," katanya.

Menurut Saleh, Dipo boleh saja berkomentar soal ketidakadilan pemilik televisi yang masuk dalam dunia politik untuk mendongkrak elektabilitas. Namun, ia menilai, pernyataan Dipo tidak tepat jika dikaitkan dengan sosok Wiranto-Hary Tanoe.

"Enggak tepat, karena Wiranto-HT makin lama makin naik kok elektabilitasnya," kata dia.

Sementara itu, terkait teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap sejumlah stasiun televisi termasuk milik MNC Grup, ia mengatakan, Hanura menghormati keputusan KPI. 

Sindiran Dipo Alam

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam kembali mempertanyakan pemberitaan sejumlah stasiun televisi swasta yang dinilainya tak netral. Stasiun-stasiun televisi yang disindir Dipo adalah stasiun yang pemiliknya juga petinggi partai politik dan berencana maju sebagai calon presiden. Sindiran Dipo dituangkan melalui akun Twitter pribadinya, @dipoalam49, Senin (9/12/2013).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X