KPK Harap Majelis Hakim Tegas Jatuhkan Vonis Luthfi

Kompas.com - 09/12/2013, 11:55 WIB

Icha Rastika

Penulis

Lihat Foto

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (LUCKY PRANSISKA)

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq membacakan nota pembelaan atau pledoi atas kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/12/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta bersikap tegas menjatuhkan hukuman kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, seperti halnya Mahkamah Agung memperberat pidana Angelina Sondakh menjadi 12 tahun penjara.

Luthfi menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi yang dijadwalkan mendengarkan putusan majelis hakim Tipikor sore nanti.

DIAN MAHARANI Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq membacakan nota pembelaan atau pledoi atas kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/12/2013).

“Dalam beberapa kasus, MA sudah menegaskan sikapnya yang tegas, dan mudah-mudahan ketegasan sikapnya itu menjadi bagian penting dari pertimbangan majelis hakim pada hari ini. Nanti kita tunggu saja prosesnya,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (9/12/2013).

Bambang mengatakan, KPK berharap Majelis Hakim Tipikor mempertimbangkan tuntutan tim jaksa KPK yang meminta Luthfi dihukum 18 tahun penjara untuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukannya, ditambah denda Rp 1 miliar lebih. Jaksa juga menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih Luthfi sebagai pejabat publik.

“Tuntutan KPK ini sangat berguna, kalau juga menjadi bagian penting jadi pertimbangan hukum hakim,” katanya.

Menurut Bambang, tuntutan jaksa KPK tersebut sudah maksimal. Sebelumnya tim jaksa KPK menganggap Luthfi bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi. Luthfi dianggap terbukti meneria Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait rekomendasi izin kuota impor daging sapi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.