Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Jelang Pemilu 2014, Rawan Kejahatan Perbankan

Kompas.com - 05/12/2013, 19:39 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan bahwa kejahatan di bidang perbankan dan keuangan rawan terjadi menjelang pemilihan umum. Kejahatan tersebut, menurut Abraham, rawan dilakukan pihak-pihak berkuasa untuk kepentingan pemilu.

“Kejahatan-kejahatan di bidang perbankan dan di bidang keuangan itu kalau kita lihat siklusnya sekarang terjadi ketika dekat-dekat pemilu. Maka itu kita memberikan warning (peringatan), agar supaya tidak terjadi lagi kejahatan di bidang perbankan dan keuangan,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Abraham juga mengatakan, korupsi di bidang perbankan dan keuangan ini tergolong kejahatan yang canggih dan sulit terdeteksi.

“Hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan, kejahatan-kejahatan itu sifatnya white collar crime (kejahatan kerah putih),” tambahnya.

Menurutnya, sistem perbankan di Indonesia masih rentan terserang korupsi. Banyak bank kecil yang mengalami kesulitan pendanaan kemudian permasalahan dana bank-bank kecil itu diambil alih pemerintah. Campur tangan pemerintah inilah yang dianggap Abraham rawan disalahgunakan.

“Pemerintahlah yang akan melakukan atau berkewajiban untuk menyelamatkan sektor perbankan, ya di situlah rawannya. Kalau Pemerintah sudah turun tangan untuk menyelamatkan itu, di situ sesuatu yang amat rawan, makanya kita harus perhatikan,” tuturnya.

Abraham lantas mencontohkan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Selain kasus Century, Abraham menyebut kasus megakorupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia mengatakan, KPK akan mencegah agar kasus perbankan seperti Century dan BLBI tidak terulang lagi. Pencegahan dilakukan KPK melalui pemantauan, kajian pencegahan, maupun kajian bidang penindakan, serta kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau ini telanjur terjadi, kemudian kita melakukan penindakan, uangnya nanti akhirnya bisa kita selamatkan, tidak bisa signifikan lagi, atau sesuai dengan kerugian negara yang sudah telanjur keluar, misalnya Century Rp 6,7 triliun, kan kita sekarang melakukan penindakan, tapi nanti tidak akan kembali uang sebesar itu,” kata Abraham.

Saat ditanya apakah artinya uang korupsi Century yang bergulir sejak 2008 itu juga digunakan untuk biaya kampanye Pemilihan Umum 2009, Abraham enggan menyimpulkan demikian.

“Saya pikir yang itu kamu jawab sendiri karena kita jawab itu di depan persidangan, kan sebentar lagi kan drama itu akan terjawab di persidangan,” ucapnya.

Kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik masih dalam proses penyidikan di KPK dengan tersangka mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com