KPK: Jelang Pemilu 2014, Rawan Kejahatan Perbankan

Kompas.com - 05/12/2013, 19:39 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan bahwa kejahatan di bidang perbankan dan keuangan rawan terjadi menjelang pemilihan umum. Kejahatan tersebut, menurut Abraham, rawan dilakukan pihak-pihak berkuasa untuk kepentingan pemilu.

“Kejahatan-kejahatan di bidang perbankan dan di bidang keuangan itu kalau kita lihat siklusnya sekarang terjadi ketika dekat-dekat pemilu. Maka itu kita memberikan warning (peringatan), agar supaya tidak terjadi lagi kejahatan di bidang perbankan dan keuangan,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Abraham juga mengatakan, korupsi di bidang perbankan dan keuangan ini tergolong kejahatan yang canggih dan sulit terdeteksi.

“Hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan, kejahatan-kejahatan itu sifatnya white collar crime (kejahatan kerah putih),” tambahnya.

Menurutnya, sistem perbankan di Indonesia masih rentan terserang korupsi. Banyak bank kecil yang mengalami kesulitan pendanaan kemudian permasalahan dana bank-bank kecil itu diambil alih pemerintah. Campur tangan pemerintah inilah yang dianggap Abraham rawan disalahgunakan.

“Pemerintahlah yang akan melakukan atau berkewajiban untuk menyelamatkan sektor perbankan, ya di situlah rawannya. Kalau Pemerintah sudah turun tangan untuk menyelamatkan itu, di situ sesuatu yang amat rawan, makanya kita harus perhatikan,” tuturnya.

Abraham lantas mencontohkan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Selain kasus Century, Abraham menyebut kasus megakorupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia mengatakan, KPK akan mencegah agar kasus perbankan seperti Century dan BLBI tidak terulang lagi. Pencegahan dilakukan KPK melalui pemantauan, kajian pencegahan, maupun kajian bidang penindakan, serta kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau ini telanjur terjadi, kemudian kita melakukan penindakan, uangnya nanti akhirnya bisa kita selamatkan, tidak bisa signifikan lagi, atau sesuai dengan kerugian negara yang sudah telanjur keluar, misalnya Century Rp 6,7 triliun, kan kita sekarang melakukan penindakan, tapi nanti tidak akan kembali uang sebesar itu,” kata Abraham.

Saat ditanya apakah artinya uang korupsi Century yang bergulir sejak 2008 itu juga digunakan untuk biaya kampanye Pemilihan Umum 2009, Abraham enggan menyimpulkan demikian.

“Saya pikir yang itu kamu jawab sendiri karena kita jawab itu di depan persidangan, kan sebentar lagi kan drama itu akan terjawab di persidangan,” ucapnya.

Kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik masih dalam proses penyidikan di KPK dengan tersangka mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X