Kompas.com - 04/12/2013, 19:55 WIB
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (28/5/2013) kembali memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono. Ignatius di periksa sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dengan tersangka Mantan Menpora Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan Ketua KSO proyek Hambalang Teuku Bagus Muhammad Noer.

KOMPAS/ALIF ICHWAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (28/5/2013) kembali memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono. Ignatius di periksa sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dengan tersangka Mantan Menpora Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan Ketua KSO proyek Hambalang Teuku Bagus Muhammad Noer.
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi senior Partai Demokrat Ignatius Mulyono yang juga menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi Hambalang mengungkapkan kedekatan hubungan Anas Urbaningrum dengan Muhammad Nazaruddin. Saat dua orang itu menjadi petinggi Partai Demokrat, Mulyono mengibaratkan sosok Anas bagaikan seorang komandan bagi Nazaruddin.

“Menurut saya, kalau Anas sama Nazar itu kemana-mana pergi selalu berdua. Enggak pernah lepas. Anas itu komandannya Nazar,” ujar Mulyono di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Terkait kasus Hambalang, Mulyono menuturkan, dirinya memang membantu proses penerbitan surat keputuran pemakaian tanah yang akan digunakan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tanah itu kemudian dipakai untuk keperlukan pembangunan kompleks proyek Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Mulyono menuturkan, saat itu dia menafsirkan perintah itu datang dari Ketua Fraksi Anas Urbaningrum dan Bendahara Fraksi Muhammad Nazaruddin. Perintah itu, kata Mulyono, memang tidak secara langsung diterimanya dari Anas.

“Waktu saya ketemu itu, ada Anas ada Nazar. Walau pun yang bicara itu Nazar, tapi di situ kan mereka berdua. Ibaratnya panglimanya enggak mungkin ngomong, ya prajuritnya yang bicara,” kata Mulyono.

Hingga kini, Mulyono tak mengetahui mengapa Anas memintanya untuk mengurus sertifikat itu kendati Anas mengenal Ketua Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto.

“Ini yang sampai sekarang saya tidak tahu. Saya hanya membantu,” tukas Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Mulyono tak memusingkan jika Anas menyangkal semua pernyataannya ini. “Kalau dia bilang itu bukan dia, ya enggak apa-apa. Tapi saya punya hak untuk menyatakan apa yang saya tahu,” katanya.

Anas Membantah

Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut pernah meminta politisi Demokrat Ignatius Mulyono untuk mengurus sertifikat Hambalang agar segera diterbitkan.

Anas membantah hal itu. Menurutnya, jika memang dia ingin agar sertifikat Hambalang segera keluar, lebih baik ia langsung berbicara dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat itu, Joyo Winoto.

"Saya kenal Pak Joyo. Kalau mau, (Anas ajak) 'Pak Joyo ngopi, yuk'. Ngapain saya muter lewat Pak Mulyono?" kata Anas saat berkunjung ke Kantor Tribun di Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Anas mengatakan, info yang dia terima, permintaan itu berasal dari Nazaruddin. Anas tak tahu apakah namanya dicatut oleh Nazaruddin. Anas menduga ada tekanan kepada Mulyono agar memberi keterangan bahwa dirinya yang meminta mengurus sertifikat Hambalang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X