Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: SBY Jadi Cawapres, Mustahil

Kompas.com - 04/12/2013, 12:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menganggap usulan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sangat tak masuk akal. Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mustahil bersedia maju sebagai calon wakil presiden di 2014.

Amir menuturkan, Presiden SBY merupakan tokoh yang sering menggulirkan penolakan pada tren dinasti politik. Selain itu, kata Amir, SBY juga sering mengeluarkan kritik jika ada pejabat publik yang maruk kekuasaan, atau mewariskan suatu jabatan pada sanak familinya.

"Beliau (SBY) sering mengkritik nepotisme jabatan, saya rasa mustahil jika maju jadi wapres," kata Amir, saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Secara pribadi, Menteri Hukum dan HAM itu juga enggan mengomentari maksud Anas mengeluarkan usul tersebut. Ia memilih bersikap positif karena semua orang memiliki hak menyampaikan ekspresinya.

"Saya tidak melihat usulan Anas itu memiliki arti secara khusus, tidak perlu ditanggapi," pungkasnya.

Sebelumnya, Anas menyarankan Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali dalam Pemilu Presiden 2014 sebagai calon wakil presiden periode 2014-2019. Menurut Anas, SBY adalah kartu truf yang dapat menyelamatkan Demokrat dari keterpurukan dalam Pemilu Legislatif 2014.

Anas mengatakan, tanpa mengeluarkan kartu truf, Demokrat hanya akan berebut dengan Partai Gerindra untuk mendapat medali perunggu alias urutan ketiga. Ia mengungkapkan, ada dua faktor yang menjadi penyebab bakal melorotnya perolehan suara Demokrat pada 2014. Faktor yang paling menentukan, kata Anas, yakni merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Rumus universal yang tidak bisa dibantah, lanjutnya, elektabilitas parpol pendukung pemerintah bakal turun jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com