Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Anas, untuk Selamatkan Demokrat, SBY Jadi Cawapres Saja

Kompas.com - 04/12/2013, 06:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyarankan Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali dalam Pemilu Presiden 2014 sebagai calon wakil presiden periode 2014-2019.

Menurut Anas, langkah ini mampu menyelamatkan Demokrat dari keterpurukan dalam Pemilu Legislatif 2014.

"Demokrat itu masih punya kartu truf, kalau digunakan akan berguna. Pak SBY merelakan diri untuk jadi cawapres," kata Anas saat berkunjung ke kantor Tribun di Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Anas mengatakan, tanpa mengeluarkan kartu truf, Demokrat hanya akan berebut dengan Partai Gerindra untuk mendapat medali perunggu alias urutan ketiga. Ia mengungkapkan, ada dua faktor yang menjadi penyebab bakal melorotnya perolehan suara Demokrat pada 2014.

Faktor yang paling menentukan, kata Anas, yakni merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Rumus universal yang tidak bisa dibantah, lanjutnya, elektabilitas parpol pendukung pemerintah bakal turun jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun. Begitu juga sebaliknya.

Anas mengutip hasil survei berbagai lembaga survei terhadap kinerja SBY-Boediono selama empat tahun terakhir. Menurutnya, hasil survei menunjukkan mayoritas responden tidak puas dengan kinerja pemerintah di berbagai sektor.

Faktor lain yang bakal memengaruhi hasil pileg yakni mesin parpol Demokrat. Untuk faktor ini, Anas tak bisa menilai bagaimana mesin parpol setelah ia berhenti sebagai ketum. Namun, kalaupun mesin parpol bekerja optimal, menurut Anas, tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas Demokrat jika kinerja pemerintah tak optimal.

"Faktor keduanya ada di tangan SBY, baik sebagai presiden maupun ketua umum. Demokrat itu semakin identik dengan SBY. Demokrat partai yang paling kompak antara ketum dan sekjen (Edhie Baskoro Yudhoyono), partai yang tidak mungkin konflik antara ketua majelis tinggi dengan ketum," kata Anas, dengan raut wajah serius.

SBY cawapres

Anas berpendapat, sulit berharap kepada 11 peserta Konvensi Demokrat jika melihat hasil survei selama ini. Maka, untuk kepentingan Demokrat agar elektabilitasnya naik dan kepentingan keberlangsungan program SBY di pemerintahan, menurut Anas, SBY sebaiknya maju sebagai cawapres. Sesuai aturan, SBY tak bisa lagi maju sebagai capres setelah menjabat presiden selama dua periode.

"Bukan pilihan buruk untuk (SBY) merelakan diri turun pangkat menjadi cawapres. Sama seperti Pak SBY mau jadi ketum dari jabatan Ketua Majelis Tinggi. Itu kesediaan, keikhlasan untuk terima," kata pendiri organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia itu.

"Kalau Pak SBY mau ikhlas, kan bakal banyak capres tertarik ajak (SBY). Kalau dari 11 (bakal capres Demokrat) ini belum tentu (ada yang mau berkoalisi). Pak SBY pendukungnya masih ada. Kalau bersedia ikhlas mengambil peran itu, itu bermanfaat untuk keselamatan Demokrat dan kelanjutannya program-programnya. Jadi kata kuncinya kesediaan Pak SBY berkorban. Ini saya serius (bicara)," tambah Anas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com