Kompas.com - 02/12/2013, 15:06 WIB
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


CIPANAS, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung proses hukum terhadap kasus suap di lingkungan SKK Migas, termasuk pemeriksaan Menteri ESDM Jero Wacik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu dikatakan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Cipanas, Jawa Barat, Senin (2/11/2013), ketika dimintai tanggapan pemeriksaan Jero sebagai saksi untuk tersangka Rudi Rubiandini, mantan Kepala SKK Migas.

"Presiden tentu telah mengetahui pemanggilan Pak Jero untuk dimintai keterangan hari ini. Tentu beliau mendukung. Sebagaimana arahan beliau, kepada semua tanpa kecuali, untuk membantu memberikan keterangan dalam proses hukum yang diperlukan oleh lembaga penegak hukum, apakah KPK, kejaksaan, atau kepolisian. Semua sama di mata hukum," kata Julian.

Di Istana Cipanas, Presiden menggelar rapat terbatas bidang ekonomi membahas masalah tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Karena Jero diperiksa, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mewakilinya untuk hadir dalam rapat.

Ketika disinggung mengenai nama putra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang disebut-sebut dalam persidangan SKK Migas, Julian tak mau mengomentari substansi perkara. Hanya, ia meminta agar semua pihak menyerahkan hal ini pada proses hukum.

"Mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan tanpa harus dibarengi oleh spekulasi, atau pandangan yang sesungguhnya belum berdasar dan tidak ada bukti. Kita kedepankan hukumlah. Hukum harus tetap sebagai panglima dan fakta, dan kebenaran jadi dasar semua ini," kata Julian.

Sebelumnya, berdasarkan fakta persidangan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya, petinggi PT Kernel Oil Widodo Ratanachaitong disebut memiliki jaringan ke Istana, Ibas, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Menurut jaksa, dugaan suap di SKK Migas berawal dari pertemuan Widodo dengan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Saat itu, Widodo memperkenalkan diri sebagai trader minyak yang mengikuti lelang di SKK Migas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.