Disadap, Indonesia Akan Bangun Satelit Khusus Intelijen

Kompas.com - 28/11/2013, 19:18 WIB
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memberikan keterangan kepada wartawan terkait penyerangan Lapas Cebongan, di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (11/4/2013). Dalam pernyataan resminya Purnomo menyatakan kasus penembakan terhadap empat orang tahanan oleh anggota Kopassus di LP Cebongan, Yogyakarta bukanlah pelanggaran HAM, sehingga tidak perlu dibentuk Dewan Kehormatan Militer. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memberikan keterangan kepada wartawan terkait penyerangan Lapas Cebongan, di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (11/4/2013). Dalam pernyataan resminya Purnomo menyatakan kasus penembakan terhadap empat orang tahanan oleh anggota Kopassus di LP Cebongan, Yogyakarta bukanlah pelanggaran HAM, sehingga tidak perlu dibentuk Dewan Kehormatan Militer. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia akan mempersiapkan satelit khusus untuk aktivitas intelijen dan keamanan. Satelit khusus ini akan menjadi bagian dari pertahanan dunia maya Indonesia dari aksi penyadapan. Hal ini menjadi kesepakatan Komisi I DPR dengan pemerintah dalam rapat gabungan, Kamis (28/11/2013).

"Untuk mengembangkan cyber defence, pemerintah agar segera memiliki satelit khusus untuk kepentingan pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar negeri. Hingga kini, kita belum punya satelit khusus," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Pemerintah, lanjut Mahfudz, diminta segera mengambil langkah-langkah lanjutan untuk memastikan bahwa pada 2014 program pengadaan satelit ini sudah betul-betul bisa berjalan. Dengan adanya satelit khusus ini, Mahfudz berharap keamanan Indonesia menjadi lebih terjamin.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, sistem cyber defence memerlukan dua infrastruktur, yaitu sistem informasi dan sistem komunikasi. Untuk membangun dua hal itu, kata Purnomo, perlu ada regulasi yang diperbaiki. Purnomo melihat keberadaan satelit khusus sangat penting dilakukan segera.

"Selama ini, kami memakai satelit sewaan sehingga dengan begitu sangat mudah terjadi penyadapan," ujar Purnomo.

Purnomo juga menyoroti masalah kelembagaan sistem cyber defense ini. Ia mengatakan, pemerintah juga perlu menyusun daftar infrastruktur kritis. "Infrastruktur mana saja yang harus betul kita pertahankan," kata Purnomo.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

Nasional
Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X