Luthfi Hasan Ishaaq Dituntut 18 Tahun Penjara - Kompas.com

Luthfi Hasan Ishaaq Dituntut 18 Tahun Penjara

Kompas.com - 27/11/2013, 21:56 WIB
WARTA KOTA / ANGGA BN Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan dijemput Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013). KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka terkait adanya praktik suap impor daging sapi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq, dituntut hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan untuk tindak pidana korupsinya. Sementara itu, untuk tindak pidana pencucian uang, jaksa menuntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan.

"Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan untuk tindak pidana korupsi dan 8 tahun penjara untuk tindak pidana pencucian uang," kata Jaksa Rini Triningsih saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Luthfi bersama rekannya, Ahmad Fathanah, terbukti menerima suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Uang itu diterima Luthfi ketika masih menjabat anggota Komisi I DPR RI dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu. Luthfi juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota DPR RI 2004-2009 dan setelah tahun tersebut.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, jaksa menjelaskan bahwa pemberian uang Rp 1,3 miliar tersebut dilakukan agar Luthfi memengaruhi pejabat Kementan sehingga memberikan rekomendasi atas permintaan tambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 ton yang diajukan PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya.

Pemberian uang ini diserahkan oleh Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi melalui Fathanah pada 29 Januari 2013. Uang itu disebut bagian dari komitmen fee 40 miliar yang dijanjikan kepada Luthfi melalui Fathanah.

Pemberian uang Rp 1,3 miliar itu berawal saat Fathanah mengadakan pertemuan dengan Maria dan pengusaha Elda Devianne Adiningrat. Dalam pertemuan tersebut, Maria menyampaikan permintaan agar dibantu mengurus tambahan kuota impor daging sapi. Fathanah pun mempertemukan Maria dengan Luthfi.

Pada 28 Desember, kedua belah pihak bertemu di Restoran Agus Steak House Senayan. Terbukti, Luthfi kemudian mempertemukan Menteri Pertanian Suswono dengan Maria di Medan, Sumatera Utara. Hal itu supaya Luthfi memiliki alasan memengaruhi Suswono soal kebijakan kuota impor daging sapi.

"Elizabeth juga menyatakan uang Rp 1 miliar yang diberikan kepada Luthfi sebagai perwujudan dan diberikan setelah dipertemukan dengan Suswono," kata Jaksa Muhibuddin. Selain itu, Luthfi juga berusaha memengaruhi Suswono melalui Sekretaris Menteri Pertanian Baran Wirawan agar peka terhadap isu kelangkaan dan tingginya harga daging sapi karena maraknya peredaran.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorHindra Liauw

Terkini Lainnya

Mensos Optimistis Akhir 2019 Angka Kemiskinan Turun di Bawah 9,5 Persen

Mensos Optimistis Akhir 2019 Angka Kemiskinan Turun di Bawah 9,5 Persen

Regional
Tunawicara Ini Mampu Kembangkan Robot dengan Manfaatkan Dinamo Bekas

Tunawicara Ini Mampu Kembangkan Robot dengan Manfaatkan Dinamo Bekas

Regional
Terduga Pembunuh Dufi Diserahkan ke Polres Bogor

Terduga Pembunuh Dufi Diserahkan ke Polres Bogor

Megapolitan
Eko, Pecatan Polisi yang Serang Pos Lantas Pernah Tembak Mati Guru Ngaji

Eko, Pecatan Polisi yang Serang Pos Lantas Pernah Tembak Mati Guru Ngaji

Regional
Jika Terpilih, Sandiaga Berkomintmen Tak Ganggu Perda Syariat dan MoU Helsinki di Aceh

Jika Terpilih, Sandiaga Berkomintmen Tak Ganggu Perda Syariat dan MoU Helsinki di Aceh

Regional
Soal Baiq Nuril, Istana Sebut Presiden Tak Bisa Serta Merta Beri Amnesti

Soal Baiq Nuril, Istana Sebut Presiden Tak Bisa Serta Merta Beri Amnesti

Nasional
Pelaku Pelempar Pos Lantas di Lamongan Pernah Menghuni Lapas Madiun

Pelaku Pelempar Pos Lantas di Lamongan Pernah Menghuni Lapas Madiun

Regional
Kata Timses, Jokowi-Ma'ruf Akan Lanjutkan Kerja Sama dengan China

Kata Timses, Jokowi-Ma'ruf Akan Lanjutkan Kerja Sama dengan China

Nasional
Tiga Jam Razia Pajak Kendaraan, Petugas Dapati Tunggakan Rp 171 Juta

Tiga Jam Razia Pajak Kendaraan, Petugas Dapati Tunggakan Rp 171 Juta

Megapolitan
Polisi dan Warga di Rusia Padamkan Kebakaran dengan Lempar Bola Salju

Polisi dan Warga di Rusia Padamkan Kebakaran dengan Lempar Bola Salju

Internasional
Turis AS Tewas Dipanah Suku Pedalaman India di Kepulauan Andaman

Turis AS Tewas Dipanah Suku Pedalaman India di Kepulauan Andaman

Internasional
Anggaran Pembebasan Lahan Ditolak, Proyek MRT Fase II Terancam Molor

Anggaran Pembebasan Lahan Ditolak, Proyek MRT Fase II Terancam Molor

Megapolitan
Tanggapan Warga dan Pengendara terhadap Sistem Satu Arah di Cipayung

Tanggapan Warga dan Pengendara terhadap Sistem Satu Arah di Cipayung

Megapolitan
Kisah Hamzah, 8 Tahun Kayuh Becak Pakai Topeng hingga Berhasil Jadi Sarjana

Kisah Hamzah, 8 Tahun Kayuh Becak Pakai Topeng hingga Berhasil Jadi Sarjana

Regional
Jubir Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Sebut Ada Upaya Kriminalisasi terhadap KY

Jubir Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Sebut Ada Upaya Kriminalisasi terhadap KY

Nasional

Close Ads X