Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Bakal Capres PKB pada Pemilu 2014?

Kompas.com - 24/11/2013, 16:30 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum juga menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya lebih dulu berupaya meningkatkan elektabilitas Rhoma Irama dan Mahfud MD agar elektabilitas partai ikut meningkat. Jika demikian, partai itu baru menentukan siapa yang akan diusungnya.

"Kami lagi berjuang elektabilitas Mahfud meningkat, terus elektabilitas Rhoma Irama meningkat. Nanti kalau elektabilitas tinggi, perolehan PKB naik," ujar Muhaimin di Jakarta, Minggu (24/11/2013).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, PKB cenderung lebih tertarik memilih Mahfud MD atau Jusuf Kalla sebagai calon presidennya. Malik mengatakan, figur Rhoma dianggap lebih pas sebagai penghibur, bukan sebagai calon presiden.  
"Rhoma Irama juga diterima, apalagi kalau nyanyi 'Pengorbanan', bahkan orang-orang terbawa goyang juga," kata Malik, Selasa (29/10/2013).

Untuk diketahui, Rhoma Irama mengaku telah resmi menjadi calon presiden PKB sejak 2 April 2013. Akan tetapi, pengakuan itu dianggap PKB sebagai klaim sepihak. Saat ini, PKB terus mempelajari figur-figur yang dianggap potensial untuk diusung menjadi calon presiden pada 2014.

Dari beberapa nama yang ada, pilihan PKB condong pada nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Menurut Malik, Mahfud dan Jusuf Kalla dianggap memiliki akseptabilitas yang kuat. Penilaian itu berdasarkan masukan dari pimpinan dan kader PKB di sejumlah daerah karena keduanya berpengalaman, baik di legislatif maupun eksekutif.

Malik menambahkan, Mahfud dan Jusuf Kalla juga memiliki citra yang baik di mata masyarakat karena tidak pernah terjerat masalah hukum serius. Selain itu, Mahfud dan Jusuf Kalla telah menjalin komunikasi yang baik dan intens dengan PKB serta sama-sama memiliki kedekatan dengan elite Nahdlatul Ulama dan kalangan nahdliyin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com