Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minim Program Sosial, Partai Agama Terancam Tak Masuk Parlemen

Kompas.com - 24/11/2013, 15:46 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Perolehan suara partai politik (parpol) berbasis agama pada Pemilu 2014 diprediksi semakin menurun bahkan terancam tidak dapat meloloskan calon anggota legislatifnya menjadi anggota DPR. Salah satu faktornya adalah minimnya program sosial yang diselenggarakan parpol itu.

"Program sosial partai berbasis agama agak rendah. Itu korelasinya tinggi dalam perolehan suara. Bisa-bisa mereka terancam tidak masuk Parlemen," ujar Ketua Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI) Bagus Takwin, dalam paparan media Paparan Hasil Survei Barometer Sosial di Kantor INFID, Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2013).

Dia menilai, parpol, terutama yang berbasis agama, tidak menganggap program sosial penting. Padahal sebaliknya, kata dia, bagi masyarakat, kebijakan program sosial dianggap penting dan bermanfaat bagi warga negara.

Hal itu terungkap dari hasil survei LPPsi, International NGO Forum for Indonesia Development (INFID), Perkumpulan Prakarsa dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D). Menurut Bagus, program sosial lebih mendorong keterpilihan partai daripada politik uang. "Kalau mau dipilih, bekerja. Itu (program sosial) lebih berpengaruh daripada politik uang," lanjutnya.

Selain itu, Bagus juga mengkritisi sedikitnya parpol yang mendorong kebijakan program sosial kepada pemerintah. "Mungkin memang program sosial bukan ranah parpol, tapi parpol lewat DPR juga cenderung tidak mendorong kebijakan program sosial kepada pemerintah," kata Bagus.

Survei itu juga menunjukkan, parpol yang berbasis agama justru jarang menyelenggarakan program sosial dibandingkan parpol nasional. "Partai berbasis agama agak rendah kuantitas program sosialnya. Mayoritas partai tidak melakukan program mensejahterakan rakyat," ujarnya.

Pada survei itu, responden menilai Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agak tidak peduli terhadap program sosial.

"Parpol lainnya hanya pada tataran agak peduli," katanya.

Ia menjabarkan, hanya 17,7 persen dari 2.442 responden yang menyatakan PKB melakukan program sosial bagi masyarakat. Urutan dua terendah diduduki PPP, yaitu hanya 19,9 persen responden yang menyatakan PPP menyelenggarakan program tersebut. Menduduki peringkat lebih tinggi, PAN. Partai berlambang matahari itu dinilai oleh 21,4 persen responden menyelenggarakan program sosial.

Adapun, PKS mendapat 26,5 persen suara responden dalam hal penyelenggaraan program sosial. Survei dilakukan terhadap 2.442 responden di 33 provinsi selama September hingga November 2013. Tingkat kesalahan penelitian sebesar 1,98 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com