Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agenda Suksesi Ketum Golkar Menuai Protes

Kompas.com - 23/11/2013, 16:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar seluruh Indonesia menyuarakan ketidaksenangan atas isu suksesi Ketua Umum Partai Golkar. Isu itu dinilai akan menggangu konsolidasi Partai Golkar yang tengah mempersiapkan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

"Pergerakan komunikasi politik terkait suksesi kepemimpinan Golkar pasca-ARB ini bisa mengganggu pileg dan pilpres," ujar Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae saat mewakili pengurus DPD Partai Golkar tingkat provinsi memberikan pandangan dalam Rapimnas V Partai Golkar, Sabtu (23/11/2013).

Ridwan menyatakan, pengurus daerah tingkat I mengharapkan para elite partai berlambang pohon beringin itu untuk segera menghentikan agenda sukses. Elite Golkar, sambung Ridwan, juga harus memfokuskan tenaga dan pikirannya dalam persiapan pileg dan pilpres.

"Hindari agenda politik internal yang dapat mengganggu konsolidasi internal," ucap Ridwan.

Saat ini, baru ada satu calon ketua umum Partai Golkar yang sudah resmi mendeklarasikan diri berniat mengganti posisi Ical. Dia adalah Wakil Ketua Umum Golkar saat ini, Agung Laksono, yang juga Ketua Umum Kosgoro. Agung bahkan mengusulkan agar masa jabatan Aburizal "Ical" Bakrie dipersingkat menjadi 5 tahun.

Ical terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional tahun 2009. Masa jabatan Ical ditetapkan 6 tahun dan akan berakhir pada awal 2015. Namun, menurut Agung, hal ini bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar yang menyebut masa jabatan ketua umum 5 tahun.

Menanggapi isu suksesi ini, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ica" Bakrie pun memberikan peringatan. "Jangan sampai ada perpecahan gara-gara pergantian ketua umum. Dengan demikian, untuk tahun ini, diberlakukan kepemimpinan sampai 2015," katanya. "Saya merasa apa yang disampaikan saudara sekalian kiranya akan menjadi perhatian kita semua," kata Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com