Kompas.com - 22/11/2013, 14:36 WIB
Peretas meneror pemerintah Singapura YouTubePeretas meneror pemerintah Singapura
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Peretas situs resmi The Reserve Bank of Australia dan Australian Federal Police yang mengaku sebagai kelompok Anonymous Indonesia belum tentu benar-benar orang Indonesia. Bisa saja hal itu hanya klaim.

"Kalau mengatasnamakan orang Indonesia, belum tentu orang Indonesia. Jadi ini harus diteliti dulu mulai dari pusat datanya, caranya meretas seperti apa, kemudian ditelusuri lagi sehingga kami belum bisa memastikan apakah itu orang Indonesia," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto di Mabes Polri, Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat (22/11/2013).

Menurut jenderal bintang satu itu, peretas atau "hacker" pastinya adalah orang yang benar-benar menguasai masalah teknologi informasi sehingga tidak mungkin menggunakan identitas asli mereka. "Tidak mungkin mereka meretas menggunakan identitas asli, itu pasti 'hacker' yang jujur alias bodoh," katanya.

Arief menjelaskan, dalam direktoratnya ada bagian khusus yang menangani masalah kejahatan dunia maya (cyber crime). Dalam penanganan kasus perestasan, hal pertama yang harus dilihat adalah lokasi "data center" atau pusat data.

Dalam kasus peretasan sejumlah situs pemerintahan Australia, penegakan hukum dilakukan di lokasi kejadian sesuai dengan yurisdiksi penegak hukum setempat.

"Dilihat juga bagaimana cara meretasnya, apakah diretas dengan metode DOS, DDoS, atau 'device' (alat). Baru kemudian dicari pelakunya yang dipastikan oleh 'IP address'," katanya.

Setelah ditemukan "IP address" pun, lanjut Arief, belum tentu bisa dipastikan yang bersangkutan benar orang Indonesia atau berada di Indonesia karena banyaknya perangkat lunak (software) yang digunakan untuk memanipulasi.

Sebelumnya ,Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku belum mendapatkan kejelasan informasi terkait peretasan situs resmi The Reserve Bank of Australia (RBA) dan Australian Federal Police (AFP) yang diduga dilakukan kelompok Anonymous Indonesia.

"Sejauh ini kami belum mendapatkan fakta-fakta seperti itu. Hanya kabar-kabar saja," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring selepas rapat tertutup dengan sejumlah jajaran direksi operator telekomunikasi di Jakarta Kamis kemarin.

Kegiatan peretasan yang datang dari dalam negeri, menurut Tifatul, melanggar Undang-undang No 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan melanggar hubungan internasional dalam ketentuan Konvensi Ruang Siber (convention on cyberspace).

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Nasional
Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Nasional
Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Nasional
Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Nasional
Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Nasional
Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Nasional
Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Nasional
Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Nasional
Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Nasional
Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Nasional
Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Nasional
Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.