Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Disadap, Menkominfo Kaji Larangan Pejabat BBM-an

Kompas.com - 21/11/2013, 16:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, hanya presiden, wakil presiden, dan intelijen yang menggunakan jaringan telekomunikasi khusus. Para pejabat lain setingkat menteri dan di bawahnya menggunakan komunikasi publik layaknya masyarakat biasa sehingga rawan disadap.

"Hanya RI 1 dan RI 2, dan kalangan intelijen yang menggunakan jaringan khusus," kata Tifatul seusai menjalani pertemuan tertutup dengan pimpinan operator telekomunikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Pertemuan tersebut dilakukan menyikapi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, salah satunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tifatul mengakui, kurang ketatnya pengamanan terhadap pejabat negara tersebut dapat dijadikan celah bagi negara lain untuk melakukan penyadapan. Oleh karena itu, pihaknya akan mengevaluasi apakah perlu pemberian pengamanan khusus kepada para pejabat negara di bawah RI-1 dan RI-2.

"Nanti akan kita evaluasi dulu. Pertemuan ini juga salah satunya bertujuan untuk itu. Kalau memang dirasa perlu, nanti sampai ke tingkat bawah juga (akan dilindungi)," ujar dia.

Nantinya, lanjut politisi PKS itu, evaluasi akan dilakukan terhadap penggunaan aplikasi chatting seperti Blackberry Messenger untuk komunikasi antarpejabat. Jika dirasa berbahaya, maka penggunaan aplikasi seperti itu juga akan dibatasi.

"Singapura contohnya, sudah melarang pejabat pemerintahnya berkomunikasi lewat BBM," pungkas Tifatul.

Seperti diberitakan, penyadapan terungkap setelah Edward Snowden, mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA) membocorkan dokumen rahasia. Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Nyonya Ani Yudhoyono pada Agustus 2009.

Kepala BIN Marciano Norman mengatakan, pihak Australia tidak akan pernah mengakui telah melakukan penyadapan. Namun, kata dia, informasi yang diterima pihaknya menunjukkan memang ada penyadapan oleh Australia dalam kurun waktu 2007-2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com