Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 21/11/2013, 15:55 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencalonan Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan diyakini akan memengaruhi perolehan suara semua partai politik peserta pemilihan umum 2014. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Indikator Politik baru-baru ini.

"Semua partai kena pengaruh akibat dari pencapresan Jokowi (Joko Widodo) oleh PDI-P," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, di Kantor Indikator Politik, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2013).

Survei yang dilakukan Indikator Politik menunjukkan dampak paling besar jika Jokowi jadi diusung menjadi calon presiden tampak pada perolehan suara Partai Golkar. Ia menjelaskan, bila PDI Perjuangan mencapreskan Jokowi dan pemilih nasional mengetahui keputusan politik itu, maka Golkar hanya akan mendapat 14,6 persen suara nasional. Tetapi sebaliknya, perolehan suara Golkar akan mencapai 21,8 persen jika Jokowi tak diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden di tahun depan.

Dari hasil survei yang dipaparkan, jika Jokowi diusung menjadi calon presiden oleh PDI Perjuangan, maka perolehan suara PDI Perjuangan akan mencapai 37,8 persen, Golkar 14,6 persen, Partai Demokrat 5,4 persen, Gerindra 6,6 persen, PPP 3,6 persen, PKB 2,5 persen, Hanura 3,5 persen, Partai Nasdem 1,4 persen, PKS 0,6 persen, PAN, 2,5 persen, sedangkan perolehan suara PBB dan PKPI di bawah satu persen. Namun begitu, perolehan suara itu mengalami perubahan jika Jokowi tak diusung menjadi calon presiden.

Perolehan suara PDI Perjuangan akan mencapai 14,4 persen, Golkar 21,8 persen, Partai Demokrat 8,2 persen, Gerindra 11,1 persen, PPP 3,5 persen, PKB 5,8 persen, Hanura 6 persen, Partai Nasdem 3,9 persen, PKS 2,7 persen, PAN 1,1 persen, PBB 0,3 persen dan PKPI 0,7 persen.

"Jokowi dapat mengubah peta kekuatan partai, dan efek pada partai-partai lain juga terlihat meski perbedaannya di bawah lima persen," ujar Burhanuddin.

Survei yang dilakukan Indikator Politik menggunakan desain eksperimental yang dapat diartikan untuk mengetahui hubungan kausal antara independen dan dependen variabel dalam survei opini publik. Jika dalam survei biasanya, hubungan kausal itu hanya berdasarkan asumsi, dalam survei eksperimental sebab bisa ditetapkan lewat sebuah desain.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yalni mereka yang sudah berusia 17 atau lebih, dan atau telah menikah. Jumlah sampel sebanyak 1.200 dan berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Responden dipilih secara random. Survei ini diklaim memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Waktu wawancara dilakukan 10-20 Oktober 2013. Survei ini dibiayai oleh Surat Kabar Sinar Harapan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Legislator PDI-P Tak Sependapat Soal Jangan Campuradukkan Politik dengan Sepakbola

Legislator PDI-P Tak Sependapat Soal Jangan Campuradukkan Politik dengan Sepakbola

Nasional
Bantah Sugeng IPW, Kuasa Hukum Klaim Wamenkumham Tak Intervensi Perizinan PT CLM

Bantah Sugeng IPW, Kuasa Hukum Klaim Wamenkumham Tak Intervensi Perizinan PT CLM

Nasional
Pemerintah Usul Ke FIFA Jadwal Ulang Pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Pemerintah Usul Ke FIFA Jadwal Ulang Pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia

Nasional
KPK Geledah 4 Tempat Terkait Korupsi Tukin ASN Kementerian ESDM, Temukan Uang Miliaran Rupiah

KPK Geledah 4 Tempat Terkait Korupsi Tukin ASN Kementerian ESDM, Temukan Uang Miliaran Rupiah

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Wamenkumham Minta Asprinya Jadi Komisaris PT CLM

Kuasa Hukum Bantah Wamenkumham Minta Asprinya Jadi Komisaris PT CLM

Nasional
Kritik Ucapan Mekeng 'Makan Uang Haram Kecil-kecil', KPK: Sedikit atau Banyak Tidak Layak

Kritik Ucapan Mekeng "Makan Uang Haram Kecil-kecil", KPK: Sedikit atau Banyak Tidak Layak

Nasional
Komisi Yudisial Kutuk Pembacokan Mantan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus

Komisi Yudisial Kutuk Pembacokan Mantan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus

Nasional
Persoalan Piala Dunia U-20, Muhadjir: Kita Masih Berusaha Mencari Titik Temu

Persoalan Piala Dunia U-20, Muhadjir: Kita Masih Berusaha Mencari Titik Temu

Nasional
Bupati Kapuas Tersangka, KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Manfaatkan Jabatan untuk Urusan Pribadi

Bupati Kapuas Tersangka, KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Manfaatkan Jabatan untuk Urusan Pribadi

Nasional
Pengacara Sebut Pemerintah Harus Beri Santunan untuk Korban Gagal Ginjal Meninggal dan Rawat Jalan

Pengacara Sebut Pemerintah Harus Beri Santunan untuk Korban Gagal Ginjal Meninggal dan Rawat Jalan

Nasional
Komisi X Dukung Pemerintah Lobi FIFA agar Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia

Komisi X Dukung Pemerintah Lobi FIFA agar Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20

Nasional
Plt Menpora Muhadjir: Jangan Sampai Seolah-olah Kalau U-20 Batal Indonesia Mau Kiamat

Plt Menpora Muhadjir: Jangan Sampai Seolah-olah Kalau U-20 Batal Indonesia Mau Kiamat

Nasional
PAN Dorong Kader Bagi-bagi Sembako di Tempat Ibadah, Waketum: Malah Disarankan

PAN Dorong Kader Bagi-bagi Sembako di Tempat Ibadah, Waketum: Malah Disarankan

Nasional
Panggil Mahfud dan Kepala PPATK Besok soal Transaksi Janggal, Komisi III DPR: Pasti Panas!

Panggil Mahfud dan Kepala PPATK Besok soal Transaksi Janggal, Komisi III DPR: Pasti Panas!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke