Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Punya Teknologi Canggih, Indonesia Dinilai Tetap Jadi Korban Penyadapan

Kompas.com - 20/11/2013, 16:00 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat intelijen Suripto menilai Indonesia akan sulit menangkal penyadapan dari negara lain, seperti Amerika Serikat dan Australia. Sebab, teknologi Indonesia masih kalah canggih dengan negara tersebut.

"Kalau kita punya teknologi yang lebih canggih dari Amerika, tentu saja kita bisa melakukan counter. Tapi kalau kita enggak punya IT yang canggih, maka tetap saja kita menjadi korban dari penyadapan," kata Suripto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Selain masalah peralatan, menurutnya, Indonesia juga masih kurang dari sisi sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus tetap waspada dan beranggapan bahwa ponselnya disadap.

"Di samping peralatan juga pengetahuan, artinya SDM. Pertama, semua penyadapan bisa canggih itu karena penyadapan menggunakan satelit dan sekarang satelit itu punya siapa? Mesti ke Amerika. Kalau ke Amerika tentu saja memberikan informasi dan mereka bisa menyadapnya," kata dia.

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berpendapat, teknologi canggih belum tentu lebih baik dibanding teknologi kuno. Seperti komunikasi di lingkungan Kemenhan, kata dia, masih menggunakan alat komunikasi kuno yang diklaimnya tidak bisa disadap.
 
"Di kementerian kami, kami menggunakan pertahanan berlapis. Pertama itu, kita encrypt. Kedua, kami tidak menggunakan jalur internet, jadi tidak pakai jalur provider, tapi jalur intranet yang sistemnya buka tutup. Misalnya, kami mau komunikasi dengan Mabes TNI, kami buka sistem kami, setelah itu ditutup," katanya.
 
"Kita jangan pernah berpikir teknologi modern itu segalanya. Saya beri gambaran, orang itu kalau kirim sandi dengan morse tidak akan pernah ditangkap oleh teknologi tinggi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang punya teknologi tinggi is everything," tambah Purnomo.

Adapun menurut Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, pejabat pemerintah tetap harus berpikir bahwa komunikasinya selalu disadap. Dengan demikian, materi pembicaraan akan dibatasi, terutama terkait pembicaraan penting.

"Kita harus selalu beranggapan kita ada yang sadap sehingga kita batasi pembicaraan dari saluran telepon terbuka itu. Mungkin saja telepon bisa disadap, tapi substansinya dari pembicaraan kita, isi bicara kita belum tentu dia bisa mengerti. Bisa dengan sandi-sandi. Dia boleh menyadap, tapi dia belum tentu bisa membuka apa yang kita bicarakan," kata Marciano.

Seperti diberitakan, hubungan Indonesia dan Australia kembali memanas setelah media Australia dan Inggris memuat dokumen rahasia yang dibocorkan mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden. Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Ny Ani Yudhoyono, pada Agustus 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Nasional
PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

Nasional
Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com