Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kini MK Lebih Waspada

Kompas.com - 19/11/2013, 12:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Suasana berbeda di Gedung Mahkamah Konstitusi sangat terasa pasca-kericuhan yang terjadi di gedung berpilar sembilan itu. Mulai Senin (18/11/2013), pengamanan diperketat.

Saat akan memasuki gedung, setiap kendaraan dipindai terlebih dahulu oleh petugas keamanan yang berjaga di luar Gedung MK. Jika tak ada masalah, kendaraan bisa melenggang bebas menuju ke tempat parkir yang ada di basement.

Namun, setibanya di basement, pengunjung tidak bisa langsung masuk menaiki lift yang ada di sana. Pengunjung harus masuk melalui lobi depan ataupun belakang. Selain kedua jalan tersebut, akses pintu masuk keluar Gedung MK lainnya, seperti lift basement dan pintu di tangga darurat telah ditutup.

Pembatasan akses masuk tersebut ternyata bertujuan agar semua pengunjung yang masuk dapat dideteksi oleh metal detector untuk menghindarkan mereka membawa hal-hal yang tidak diinginkan. Semua pengunjung pun harus melewati pemeriksaan metal detector tersebut.

"(Pemeriksaan) termasuk untuk pengacara dan pasangan calon juga, semuanya diperiksa," ujar salah satu petugas keamanan yang tak mau disebutkan namanya.

Seusai menjalani pemeriksaan dengan metal detector, pengunjung juga harus menulis identitas mereka di buku tamu resepsionis. Kemudian pengunjung diberikan kartu akses khusus yang ditukarkan sementara dengan kartu identitas mereka. Awak media yang akan meliput pun harus menukarkan kartu pers milik mereka dengan kartu pers khusus Gedung MK.

Pemandangan berbeda juga tetap terlihat saat menaiki lantai dua yang merupakan ruang sidang pleno. Kursi-kursi bagi pengunjung yang ingin memantau sidang dari layar televisi, yang semula disediakan di luar ruang pleno, kini tak terlihat lagi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar mengatakan, jika ruang sidang penuh, maka pengunjung bisa menonton sidang dari layar yang berada di lantai 1 Gedung MK. Hal tersebut, menurut Janedjri, untuk mengantisipasi pengunjung yang tiba-tiba memaksa memasuki ruang sidang.

Dari sisi pengamanan yang dilakukan oleh anggota polisi juga terlihat perbedaan cukup signifikan. Pengamanan saat ini dilakukan di tiga tempat, yakni di dalam ruang sidang, di luar ruang sidang, dan di depan Gedung MK. Jumlah anggota polisi yang berjaga juga jauh lebih banyak dari biasanya.

Seperti diberitakan, sidang putusan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang Provinsi Maluku di MK berlangsung ricuh, Kamis (14/11/2013). Massa yang diduga berasal dari kubu pasangan Herman Adrian Koedoeboen dan Daud Sangadji mengamuk dan mengubrak-abrik ruang sidang pleno MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com