Kompas.com - 18/11/2013, 02:24 WIB
Wapres Boediono KOMPAS/RIZA FATHONIWapres Boediono
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Boediono terkait skandal Bank Century diperkirakan bakal menyesuaikan dengan agenda politik 2014. Diperkirakan, Boediono tak akan diperiksa selama masih menjabat sebagai wakil presiden.

"Saya pesimistis KPK bisa menyeret Boediono selama menjabat wapres," kata anggota Tim Pengawas Century, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Minggu (17/11/2013). Nama Boediono terkait dengan skandal tersebut dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dikucurkan ke Bank Century.

Menurut Bambang, KPK sangat berhati-hati dalam kasus ini. Dia memperkirakan, sidang perdana Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, baru akan digelar paling cepat pada Desember 2013. Proses banding, ujar dia, akan memakan waktu dan berlangsung setelah Pemilu Presiden 2014.

"Maka, bisa jadi nanti pemeriksaan Boediono saat sudah tidak lagi menjabat sebagai wapres," kata Bambang. Kasus ini, menurut dia, baru akan terungkap bila Budi Mulya sudah menjalani persidangan, termasuk peran Boediono semestinya terlihat dalam dakwaan Budi Mulya.

"Peraturan Bank Indonesia, bahwa keputusan BI diambil secara kolektif dan kolegial. Jadi, aneh kalau dalam persidangan tidak muncul tanggung jawab dan keterlibatan Dewan Gubernur BI ketika itu," ujarnya. Boediono pernah diperiksa KPK pada 2010, tetapi skandal Bank Century baru pada tahap penyelidikan.

Hingga saat ini, KPK belum berencana memeriksa kembali Boediono. Selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono dinilai mengerti soal pemberian FPJP pada Bank Century.

Dalam kasus Century, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka. Budi disangka menyalahgunakan wewenang dalam pemberian FPJP kepada Bank Century pada 2008 dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Budi baru ditahan KPK pada Jumat (15/11/2013).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Nasional
Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Nasional
Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Nasional
Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Nasional
Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Nasional
Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Nasional
PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

Nasional
Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Nasional
Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Nasional
Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Nasional
UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.