Mahfud MD: Ide Ditjen Pajak Bagus, seperti Idenya Komunis

Kompas.com - 13/11/2013, 12:12 WIB
Mantan Ketua MK Mahfud MD KOMPAS.COM/Sandro GatraMantan Ketua MK Mahfud MD
|
EditorAna Shofiana Syatiri

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memuji semangat Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan pengelolaan pajak yang dianggapnya mirip dengan sistem yang digunakan oleh komunis.

Mahfud menuturkan, saat ini, Direktorat Jenderal Pajak memiliki gerakan yang dinilainya sangat bagus, yakni Ditjen Pajak Bersih di Tangan Kita. Gerakan tersebut dianggapnya sangat baik dan menyiratkan semangat tinggi dalam pengelolaan pajak yang maksimal dan bersih dari segala tindak penyimpangan.

"Idenya bagus, seperti idenya komunis. Komunis itu gagasannya tidak jelek," kata Mahfud saat menjadi pembicara di seminar Capres Bicara Pajak untuk Indonesia yang Mandiri, di Gedung Syahida Inn, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (13/11/2013).

Maksud dari pernyataan Mahfud itu adalah bagaimana seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Pajak ikut terlibat dalam pengawasan pengelolaan pajak. Tak peduli siapa pelakunya, di tingkat tertinggi atau bawahan sekalipun, semua tindak penyelewengan akan dilaporkan sebagai pelanggaran.

Gerakan seperti ini, kata dia, mirip dengan sistem sel komunis, di mana informasi atau gagasan ditularkan oleh semua sel meski lingkupnya berawal dari yang terkecil.

"Jadi, tidak ada yang diam, tidak ada yang takut (melaporkan). Sama seperti komunis, menyampaikan gagasannya dari orang ke orang tanpa rasa takut," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X