Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Korupsi, Ditjen Pajak Bantah Pernyataan Nazaruddin

Kompas.com - 04/08/2013, 13:19 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Chandra Budi membantah pernyataan terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin soal keterlibatan Dirjen Pajak dalam korupsi pembangunan gedung di Ditjen Pajak.

"Pembangunan gedung utama Ditjen Pajak selesai pada tahun 2010. Sedangkan Dirjen Pajak Fuad Rahmany mulai melaksanakan tugas sejak Januari 2011. Oleh karenanya, tidak benar ada kemungkinan keterlibatan Dirjen Pajak Fuad Rahmany dalam kasus ini," kata Chandra kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (4/8/2013).

Ia menambahkan, Ditjen Pajak akan konsisten mendukung dan akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dan membuktikan kebenaran pernyataan Nazaruddin tersebut. Apabila terbukti benar dan ada keterlibatan oknum pegawai atau pejabat Ditjen Pajak, maka segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan akan segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, kata Budi, Ditjen Pajak mengharapkan semua pihak agar tidak cepat reaktif menanggapi pernyataan yang belum tentu benar dan dapat saja hanya rumor atau isu semata.

"Kami akan selalu berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari segala korupsi," ungkapnya.

Seperti diberitakan, terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, mengaku telah membongkar sedikitnya 12 proyek yang diduga melibatkan praktik korupsi. Ia telah menyampaikan ke-12 proyek itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nazaruddin menuding sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlibat di dalamnya.

Satu di antaranya adalah proyek gedung pajak senilai Rp 2,7 triliun. Nazaruddin menyatakan bahwa proyek ini disebut sebagai rekayasa Banggar dan Dirjen Pajak periode 2007-2009. Proyek dimenangkan oleh PT Adhi Karya. Pada proyek ini, Nazaruddin kembali menuding bahwa pimpinan Banggar, Olly Dondokambey, terlibat.

"Kalau proyek gedung pajak, Olly Dondokambey. Semua sudah saya laporkan. Ada beberapa teman DPR yang lain," ucap Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com