Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pascapidato Singgung Jokowi, SBY Tertutup dengan Media

Kompas.com - 12/11/2013, 17:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini memilih menjaga jarak dengan pers. Selama dua hari ini, agenda Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan tertutup untuk media.

Kemarin, Senin (11/11/2013), wartawan Kepresidenan tidak bisa meliput secara utuh acara pemberian Medali Kehormatan Patron dari Organisasi Insinyur-insinyur ASEAN (The ASEAN Federation of Engineering/AFEO) kepada Presiden. Wartawan hanya diizinkan meliput ketika Chairman AFEO Bobby Gafur Umar menyampaikan pidato.

Tak sampai selesai Bobby berpidato, semua wartawan diminta keluar oleh staf Istana tanpa alasan yang jelas. Ketika itu, wartawan tak bertanya-tanya.

Namun, sikap yang sama dilakukan pihak Istana dalam pertemuan Presiden dengan peserta Silaturahim Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) IV pada Selasa (12/11/2013) ini.

Kali ini, wartawan memperoleh waktu yang lebih singkat, yakni tak sampai 5 menit setelah acara dimulai. Ketika Menteri Agama Suryadharma Ali baru memulai sambutannya, wartawan langsung diminta keluar.

Padahal, isu yang dibahas relatif penting, yaitu soal kerukunan. Kali ini, wartawan bertanya-tanya, mengapa ada perubahan kebijakan pihak Istana?

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyebut bahwa tidak ada penutupan acara. "Kan sudah mendengarkan pencerahan dari Menteri Agama," kata Julian seusai acara.

Ketika ditegaskan bahwa wartawan sudah diminta keluar di awal acara, alasan Julian berubah. Ia mengatakan, langkah itu untuk memudahkan kerja wartawan. Melalui dirinya selaku Juru Bicara Presiden, kata Julian, wartawan bisa mendapatkan informasi mengenai inti pertemuan.

"Ini justru biar teman-teman wartawan bisa mendapatkan langsung apa yang menjadi paling penting dalam pemberitaan itu. Jadi baik," kata Julian.

Bukankah lebih baik jika pernyataan soal kerukunan antarumat beragama disampaikan langsung oleh Presiden?

"Kan saya sudah menjelaskan sebagai bagian dari tanggung jawab saya. Kan sudah saya jelaskan substansinya," jawab Julian setelah berbicara singkat inti pertemuan dengan FKUB.

Informasi yang diterima kalangan wartawan Kepresidenan, perubahan tersebut imbas dari pernyataan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, soal kemacetan di Jakarta pekan lalu. Pertanyaan Presiden ketika bersilaturahim dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menjadi polemik di publik. Tak sedikit yang menyudutkan Presiden. Masalah itu lalu dijawab pihak Istana.

Ketika dikonfirmasi hal itu, Julian membantahnya. "Tidak ada. Yang ciptakan polemik siapa? Enggak ada polemik," kata Julian.

Jadi, ke depan peliputan acara Presiden bakal seperti ini?

"Kalau ini menjadi lebih baik untuk kita, kan akan lebih baik seperti ini. Kalau lebih baik berarti akan kita pakai. Mungkin ini lebih baik untuk teman-teman bisa terima intisari dari berita," pungkas Julian.

Seperti diberitakan, dalam pertemuan dengan Kadin, Presiden meminta para pengusaha menyampaikan keluhan terkait kemacetan kepada kepala daerah. Pernyataan itu langsung dikritik berbagai pihak, termasuk oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Kalau biang kemacetan di Jakarta, datanglah ke Pak Jokowi. Kalau biang kemacetan di Bandung, datang ke Pak Ahmad Heryawan atau wali kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com