Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Masuk Bursa Capres PKB, Ini Kata Mahfud MD

Kompas.com - 29/10/2013, 13:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai, kandidat calon presiden yang diusung PKB perlu ditambah. Ia menanggapi masuknya nama mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, sebagai salah satu kandidat capres yang dilirik PKB. Selama ini, PKB memunculkan dua nama, yaitu Mahfud dan pedangdut Rhoma Irama.

"PKB kan calonnya cuma tiga. Saya rasa memang harus ditambah. Konvensi Partai Demokrat saja sembilan orang," ujar Mahfud, seusai memberikan kuliah umum bagi PNS Pemprov DKI Jakarta, di Balaikota, Jakarta Selasa (29/10/2013) pagi.

Masuknya nama Jusuf Kalla, kata Mahfud, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih tokoh yang dianggap layak menjadi pemimpin bangsa. Yang terpenting, kata dia, nama yang muncul murni merupakan suara akar rumput dan sejalan dengan azas, prinsip, serta sevisi dengan partai tersebut.

Namun, hingga kini, kata Mahfud, nama-nama yang muncul baru dalam tataran wacana. Keputusan final PKB tentang calon yang akan diusung menunggu hasil pemilihan legislatif.

"Belum ada yang final. Nama-nama itu kan baru disampaikan hanya sebagai aspirasi. Finalnya itu mungkin April, Juni 2014 mendatang," ujarnya.

Dukung JK

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah PKB se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Senin (28/10/2013), berkumpul di Jakarta dan membuat pernyataan dukungan untuk mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden 2014-2019.

Dasar pertimbangan mereka menjagokan Jusuf Kalla, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan, Kalla dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitasnya sebagai negarawan sudah terbukti. Kalla juga dianggap mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik. Surat ditandatangani oleh Ketua DPW Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, Ketua DPW Kalimantan Timur Syafruddin, Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Gunawan, dan Sekretaris DPW NTB Tauhid Rifai.

”Jusuf Kalla itu pilihan terbaik. Beliau juga punya sejarah dan banyak prestasi. Beliau itu dulu the real president,” kata Zairullah.

7 alasan

Setidaknya, ada tujuh alasan yang menjadi dasar dukungan terhadap pencalonan JK yang dituangkan dalam surat pernyataan dukungan yang ditandatangani sejumlah pimpinan wilayah tersebut di Jakarta hari ini.

Pertama, kapabilitas dan kredibilitas sebagai negarawan sudah terbukti saat menjadi wakil presiden.

Kedua, kemampuan JK menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik. Misalnya, perannya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik di Poso, Ambon, dan Aceh.

Ketiga, JK sudah terbukti mampu memecahkan masalah pemerintahan dan kenegaraan, bukti sebagai teknokrat yang unggul.

Keempat, JK mempunyai keberanian mengambil risiko untuk kepentingan lebih besar.

Kelima, JK menjadi pencetus kebijakan-kebijakan revolusioner dan visioner melihat peluang dan tantangan bangsa ke depan.

Keenam, JK adalah seorang warga NU yang dekat dengan ulama dan warga Nahdliyin.

Ketujuh, menjadikan JK sebagai capres PKB akan mendongkrak citra partai yang berdampak terhadap perolehan suara pada Pemilihan Legislatif 2014. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com