Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peluang Rhoma Jadi Capres PKB Makin Sempit

Kompas.com - 29/10/2013, 12:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peluang Rhoma Irama maju sebagai calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin sempit. Pasalnya, PKB condong lebih tertarik memilih Mahfud MD atau Jusuf Kalla sebagai calon presidennya. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, kehadiran Rhoma Irama di PKB memang diterima. Akan tetapi, figurnya dianggap lebih pas sebagai penghibur, bukan sebagai calon presiden.

"Rhoma Irama juga diterima, apalagi kalau nyanyi 'Pengorbanan', bahkan orang-orang terbawa goyang juga," kata Malik, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Untuk diketahui, Rhoma Irama mengaku telah resmi menjadi calon presiden PKB sejak 2 April 2013. Akan tetapi, pengakuan itu dianggap PKB sebagai klaim sepihak. Saat ini, PKB terus mempelajari figur-figur yang dianggap potensial untuk diusung menjadi calon presiden pada 2014.

Dari beberapa nama yang ada, pilihan PKB condong pada nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Menurut Malik, Mahfud dan Jusuf Kalla dianggap memiliki akseptabilitas yang kuat.

Penilaian itu berdasarkan masukan dari pimpinan dan kader PKB di sejumlah daerah karena keduanya berpengalaman, baik di legislatif maupun eksekutif. Malik menambahkan, Mahfud dan Jusuf Kalla juga memiliki citra yang baik di mata masyarakat karena tidak pernah terjerat masalah hukum serius.

Selain itu, Mahfud dan Jusuf Kalla telah menjalin komunikasi yang baik dan intens dengan PKB serta sama-sama memiliki kedekatan dengan elite Nahdlatul Ulama dan kalangan nahdliyin.

"Tapi kita terus membuka semua kemungkinan, mengukur sejauh mana akseptabilitas figur tersebut. Pada saatnya nanti akan kita tentukan dalam forum resmi dan legitimate, bahkan kemungkinan figur-figur itu bisa dipadukan atau dipaketkan," ujar Malik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com