Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ingin Ada Kementerian Pedesaan

Kompas.com - 26/10/2013, 14:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, menyambut baik usulan pembentukan kementerian urusan pedesaan. Menurutnya, banyak negara maju yang juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi urusan pedesaan.

Usulan kementerian ini dimasukkan dalam daftar janjinya jika terpilih sebagai Presiden dalam Pemilu 2014. Hanya saja, Prabowo mengatakan, perlu kajian mendalam mengenai pembentukan sebuah kementerian, apalagi Kementerian Dalam Negeri sudah memiliki direktorat jenderal yang menangani urusan pedesaan.

"Mekanismenya apakah nanti akan digabungkan dengan Kemendagri atau Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal harus kita pikirkan atau justru dipisah, harus dipikirkan," ujarnya dalam acara Deklarasi Komitmen Prabowo dan Gerindra untuk Pembangunan Infrastruktur Desa di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Respons Prabowo ini diberikan atas usulan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa se-Indonesia, Samari. Samari menilai, keberadaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dinilai masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan dan bekerja secara optimal dalam mengentaskan masalah kemiskinan di pedesaan.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu dibuat suatu kementerian atau lembaga negara yang secara khusus mengurusi persoalan pedesaan. Pemerintah pusat saat ini, lanjutnya, masih terlalu fokus mengurusi persoalan kota-kota besar saja dan seolah-olah menganaktirikan desa.

"Saya mengusulkan agar dibuat kementerian negara urusan pedesaan," kata Samari.

Rp 1 miliar per desa

Prabowo mengamini bahwa pembangunan desa di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pedesaan.

"90 persen masyarakat tinggal di pedesaan, tetapi 60 persen perputaran uang berada di kota besar," tuturnya.

Ia pun menjanjikan bantuan Rp 1 miliar untuk setiap desa yang akan diberikan secara berkala setiap tahunnya jika terpilih sebagai Presiden. Bantuan tersebut akan dialokasikan dari anggaran APBN.

Langkah ini, menurutnya, perlu diambil karena desa yang maju juga dapat menunjang struktur perekonomian perkotaan di sekitar desa tersebut dengan memacu daya beli masyarakat.

"Kita akan rubah haluan perekonomian kita, dari haluan perekonomian perkotaan menjadi haluan perekonomian pedesaan," katanya.

"Kalau rakyat kita di pedesaan memiliki suatu daya ekonomi, maka ekonomi seluruh bangsa akan merasakan manfaatnya," tandasnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com