Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU-Kemendagri Sisir Ulang Data Pemilih

Kompas.com - 25/10/2013, 19:13 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali duduk bersama untuk menyisir ulang data pemilih tetap (DPT) dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Padahal sebelumnya, KPU sempat mengklaim DPT yang dihasilkannya sudah bersih, valid, dan akurat.

"Penyandingan data diulang lagi, nanti akan terlihat data baru," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung Kemendagri di Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Ia mengatakan, pertemuan dengan Kemendagri bertujuan membahas hal-hal teknis yang harus dilakukan terkait sinkronisasi yang perlu dilakukan pascapenundaan penetapan DPT. Dituturkannya, dari penyandingan data kembali itu, KPU ingin mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK) atas DPT yang belum ber-NIK.

"(Penundaan) ini memerlukan suatu kegiatan yang bisa mempercepat proses pemberian NIK agar bisa tuntas sebelum 4 November," kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Menurutnya, sinkronisasi data dilakukan dengan menyandingkan setiap data menggunakan masing-masing sistem milik KPU dan Kemendagri. Dikatakannya, masing-masing sistem dapat saling membaca data dari pihak lain.

"Dua sistem itu bisa saling membaca. Jika ada pergerakan data dari kabupaten/kota, maka tidak langsung ke data Kemendagri, melainkan ke 'database' KPU, baru nanti disandingkan antar-database," jelasnya.

Husni optimistis bahwa sinkronisasi data tersebut dapat selesai selama kurang dari dua minggu. Jadi, katanya, sebelum tenggat waktu penetapan DPT, data pemilih Pemilu 2014 sudah diyakini akurasinya. Di sisi lain, Mendagri mengatakan, pihaknya akan membantu KPU untuk membersihkan data pemilih.

"Teknis penyelesaian masih kurang, maka kami mengintegrasikan tim teknis. Kami terus membersihkan data, terutama yang 20,3 juta itu," kata Gamawan.

KPU, sebelumnya sempat menyatakan tidak lagi menyisir kekurangan data sebanyak 20,3 juta pemilih itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com