Anggota DPR: Mendagri Kok Sering "Nyeleneh"

KOMPAS.com/Indra Akuntono Politisi Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat

"Mendagri sering kali bicaranya nyeleneh, yang tidak perlu dia katakan tapi dia katakan," kata Martin, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Selanjutnya, Martin juga menyoroti pernyataan Gamawan yang meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Martin menyatakan, hal-hal itu cukup menjadi bukti betapa seringnya Mendagri mengeluarkan pernyataan tak penting.

Terkait FPI, Martin lebih setuju jika Mendagri melakukan pembinaan, bukan memberikan legitimasi untuk dapat bekerja sama dengan kepala daerah. Rekam jejak FPI selama ini cukup membuat masyarakat merasa terancam dan pernyataan imbauan Gamawan dipercayanya akan menyulut reaksi penolakan yang deras.

Lebih jauh, politisi Partai Gerindra ini menilai apa yang dikatakan Mendagri tidak adil. Pasalnya, jika Gamawan bertujuan menggerakkan organisasi masyarakat (ormas) untuk lebih berperan aktif dalam program-program di daerah, seharusnya tidak menyebut FPI sebagai contohnya. Martin yakin banyak ormas lain yang lebih baik dan dapat mudah diterima oleh masyarakat.

"Mendagri tidak bijak, organisasi ini ribuan, kenapa yang disebut FPI? Tapi kalau misalnya Mendagri mengatakan (FPI) perlu dibina ya memang perlu dibina, bukan untuk kerja sama," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, FPI merupakan aset bangsa dan kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.  

"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).

Seharusnya, lanjut dia, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya. Menurutnya, kerja sama dapat dilakukan dengan melibatkan ormas yang bersangkutan dalam program yang terkait dengan bidang kerja ormas. Namun, katanya, akibat ada dua atau tiga ormas yang berkinerja tidak baik, akhirnya citra ormas yang baik ikut rusak.