Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gamawan Tak Mau Disalahkan soal DPT

Kompas.com - 24/10/2013, 14:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak mau disalahkan terkait penundaan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. Gamawan menganggap pihak yang menyalahkan dirinya tidak mengerti aturan.

"Karena orang tidak mengerti aja. Apa hubungannya? Kita kan sifatnya membantu," kata Gamawan di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Gamawan mengatakan, tugas pihaknya sudah selesai setelah menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih (DP4). Ia bahkan membanggakan penyerahan DPT lebih cepat dua hari dari yang ditentukan. Gamawan menjamin akurasi data tersebut.

"Di UU Pemilu, kita kewajibannya hanya pada penyerahan DPT. Setelah diserahkan berarti selesai. Tapi kalau memang dibutuhkan, kita akan membantu KPU," kata Gamawan.

Seperti diberitakan, KPU memutuskan menunda penetapan DPT selambatnya pada 4 November 2013. Penundaan itu atas rekomendasi Bawaslu dan diperkuat aspirasi pimpinan parpol setelah masalah masih ditemukan dalam DPT. Adapun DPT itu disusun berdasarkan DP4 dan data WNI di luar negeri. Data DP4 itu yang dikritik berbagai pihak.

Hingga kini, total pemilih dalam DPT yang ditetapkan semua provinsi sebesar 186,8 juta orang. Adapun versi Sidalih sebanyak 186,35 juta. Perbedaan sekitar 400.000 pemilih akan disinkronkan dalam dua pekan ini.

KPU memastikan penundaan tersebut tidak mengganggu tahapan pemilu. Angka DPT disebut hanya terkait dengan pengadaan logistik. Padahal, pengadaan logistik dalam prakualifikasi lelang sudah memakai DPS hasil perbaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com