Kompas.com - 24/10/2013, 12:37 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al Habsy menilai penundaan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) merupakan bukti gagalnya program KTP elektronik (E-KTP). Ia yakin, penetapan DPT tak akan tertunda bila program tersebut terlaksana dengan baik.

"Bila data E-KTP tidak bisa menjawab persoalan ini (DPT), maka sebenarnya proyek triliunan rupiah tersebut telah gagal," kata Aboebakar, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan, seharusnya Kementerian Dalam Negeri dapat membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencari data DPT yang valid. Bila sinkronisasi dua lembaga itu berjalan baik, tentunya dengan memanfaatkan data dari E-KTP, maka penundaan penetapan DPT tak perlu terjadi.

Meski demikian, Aboebakar menilai penundaan penetapan DPT oleh KPU sudah sangat tepat. Ia khawatir kisruh tentang DPT kembali terulang di 2014 ketika penetapan itu terlalu dipaksakan.

"Penundaan adalah langkah yang tepat. Saran saya, waktu yang ada benar-benar dimanfaatkan oleh KPU untuk membenahi DPT. KPU tidak boleh main-main dengan DPT, karena ini berkaitan erat dengan kualitas hasil Pemilu 2014," tandasnya.

Untuk diketahui, KPU memutuskan menunda tahapan penetapan DPT secara nasional selama dua pekan. Penundaan itu diputuskan dalam rapat pleno terbuka KPU, Rabu (23/10/2013) di Gedung KPU, Jakarta.

Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, pihaknya akan melakukan pencermatan kembali atas data yang telah dipegang saat ini. Dia menyampaikan, sebagian besar data pemilih sebagaimana yang telah ditetapkan KPU di tingkat daerah dalam DPT tingkat kabupaten/kota sudah akurat. Namun, lanjutnya, ada pula beberapa data yang tidak akurat.

Oleh karena itu, KPU harus memperbaiki data yang dinilai kurang akurat. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk menunda tahapan penetapan DPT nasional Pemilu 2014. Bawaslu meminta KPU memperbaiki beberapa data yang dinilai masih bermasalah.

Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, penundaan dilakukan paling lama selama dua pekan. Ketetapan waktu penetapan DPT nasional itu mempertimbangkan tahapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Pada penyisiran atas DPT yang akan ditetapkan KPU, kata Muhammad, Bawaslu menemukan masih ada beberapa data ganda. Menurutnya, data ganda adalah masalah data yang sangat berbahaya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Achmad Yurianto, Dokter Militer yang Jadi Jubir Pertama Penanganan Covid-19

Profil Achmad Yurianto, Dokter Militer yang Jadi Jubir Pertama Penanganan Covid-19

Nasional
Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia di Malang

Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia di Malang

Nasional
Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia

Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Jokowi: Kita Tahan Betul Agar Harga Pertalite Tidak Naik

Nasional
Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Wapres Serahkan Bantuan Sosial bagi Masyarakat di Kota Kendari

Nasional
Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Jokowi Bakal Diskusi dengan Relawan Sebelum Putuskan Sikap pada Pilpres 2024

Nasional
Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Minta Projo Sabar Soal Pilpres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu Sik...

Nasional
PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

PPATK Blokir Rekening Briptu HSB, Polisi yang Punya Tambang Emas di Kaltara

Nasional
Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Kontras Yakin Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Tak Hanya Seorang

Nasional
UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

UPDATE 21 Mei: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,07 Persen, Dosis Ketiga 21,08 Persen

Nasional
UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

UPDATE 21 Mei: 78.614 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 2,18 persen

Nasional
Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Reformasi Jilid II, tetapi yang Damai

Azyumardi Azra: Indonesia Perlu Reformasi Jilid II, tetapi yang Damai

Nasional
UPDATE 21 Mei: Sebaran 263 Kasus Harian Covid-19, di Jakarta Tertinggi

UPDATE 21 Mei: Sebaran 263 Kasus Harian Covid-19, di Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 21 Mei: Bertambah 254, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 5.892.126

UPDATE 21 Mei: Bertambah 254, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 5.892.126

Nasional
UPDATE 21 Mei: Ada 3.749 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 21 Mei: Ada 3.749 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.