Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Pemilih Ditengarai Tak Bisa Memilih

Kompas.com - 22/10/2013, 07:59 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pemilih dikhawatirkan tak dapat menggunakan hak pilih sekalipun namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut jadwal akan ditetapkan pada Rabu (23/10/2013). Persoalan domisili menjadi penyebab.

"Catatan kritis kami, masih ada lagi kemungkinan para pemilik hak pilih tapi mereka ada di luar kota," kata Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi. Pelajar dan mahasiswa perantau, menurut dia adalah contoh yang paling kentara, sebagai pemilih yang kemungkinan besar tak terdaftar di tempat domisili sekarang.

"(Para pelajar dan mahasiswa perantau) itu kemungkinan besar tidak akan pulang hanya untuk nyoblos (memilih di tempat asal)," ujar Suhardi di sela rapat tertutup soal persiapan penetapan DPT antara KPU dengan parpol, Senin (21/10/2013) tengah malam.

Suhardi mengatakan jumlah pelajar dan mahasiswa perantau dan berdomisili tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu tanda penduduk (KTP)-nya cukup banyak. Setidaknya, sebut dia mencontohkan, 4.000 dari 300.000 pelajar dan mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar sebagai pemilih di luar provinsi tersebut. "Itu dari satu daerah saja," kata dia.

Menurut Suhardi, pelajar juga punya persoalan terkait sosialisasi yang tak sampai pada para pemilih pemula tersebut. Dia menengarai banyak pemilih pemula yang bahkan tak sempat mendaftarkan diri saat pemutakhiran data pemilih. Bisa jadi malah mereka sama sekali tidak tahu soal pendaftaran pemilih.

Persoalan ini menjadi salah satu argumentasi Partai Gerindra meminta KPU memberikan ruang perbaikan DPT setelah penetapan daftar tersebut. Harapannya, kata Suhardi, setiap warga negara yang punya hak pilih lebih punya peluang untuk terdaftar dan menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

"Jadi, kalaupun ada penetapan, paling tidak ada mekanisme perbaikan untuk orang yang seharusnya punya hak tapi jadi tidak punya hak," ujar Suhardi. Sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif 2014, KPU menjadwalkan penetapan DPT pada Rabu (23/10/2013).

Hingga Senin (21/10/2013), Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, pihaknya masih optimistis penetapan dilakukan tepat waktu. "Melihat data yang terkumpul, kami optimistis," kata Husni.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, hingga Senin (21/10/2013) siang, jumlah pemilih yang sudah tercatat secara manual dalam DPT mencapai 186.272.595 orang. Karenanya, sebut dia, tinggal 0,2 persen pemilih yang belum diunggah dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com