Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Pemilih Ditengarai Tak Bisa Memilih

Kompas.com - 22/10/2013, 07:59 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pemilih dikhawatirkan tak dapat menggunakan hak pilih sekalipun namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut jadwal akan ditetapkan pada Rabu (23/10/2013). Persoalan domisili menjadi penyebab.

"Catatan kritis kami, masih ada lagi kemungkinan para pemilik hak pilih tapi mereka ada di luar kota," kata Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi. Pelajar dan mahasiswa perantau, menurut dia adalah contoh yang paling kentara, sebagai pemilih yang kemungkinan besar tak terdaftar di tempat domisili sekarang.

"(Para pelajar dan mahasiswa perantau) itu kemungkinan besar tidak akan pulang hanya untuk nyoblos (memilih di tempat asal)," ujar Suhardi di sela rapat tertutup soal persiapan penetapan DPT antara KPU dengan parpol, Senin (21/10/2013) tengah malam.

Suhardi mengatakan jumlah pelajar dan mahasiswa perantau dan berdomisili tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu tanda penduduk (KTP)-nya cukup banyak. Setidaknya, sebut dia mencontohkan, 4.000 dari 300.000 pelajar dan mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar sebagai pemilih di luar provinsi tersebut. "Itu dari satu daerah saja," kata dia.

Menurut Suhardi, pelajar juga punya persoalan terkait sosialisasi yang tak sampai pada para pemilih pemula tersebut. Dia menengarai banyak pemilih pemula yang bahkan tak sempat mendaftarkan diri saat pemutakhiran data pemilih. Bisa jadi malah mereka sama sekali tidak tahu soal pendaftaran pemilih.

Persoalan ini menjadi salah satu argumentasi Partai Gerindra meminta KPU memberikan ruang perbaikan DPT setelah penetapan daftar tersebut. Harapannya, kata Suhardi, setiap warga negara yang punya hak pilih lebih punya peluang untuk terdaftar dan menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

"Jadi, kalaupun ada penetapan, paling tidak ada mekanisme perbaikan untuk orang yang seharusnya punya hak tapi jadi tidak punya hak," ujar Suhardi. Sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif 2014, KPU menjadwalkan penetapan DPT pada Rabu (23/10/2013).

Hingga Senin (21/10/2013), Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, pihaknya masih optimistis penetapan dilakukan tepat waktu. "Melihat data yang terkumpul, kami optimistis," kata Husni.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, hingga Senin (21/10/2013) siang, jumlah pemilih yang sudah tercatat secara manual dalam DPT mencapai 186.272.595 orang. Karenanya, sebut dia, tinggal 0,2 persen pemilih yang belum diunggah dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com