Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sengketa Pilkada Serang, MK Menangkan Adik Tiri Ratu Atut

Kompas.com - 21/10/2013, 22:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi memenangkan adik tiri Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, Tubagus Haerul Jaman, dalam sengketa Pilkada Serang. Haerul Jaman kini resmi menjadi Wali Kota Serang setelah permohonan dari pasangan calon dan pasangan bakal calon wali kota Serang ditolak oleh MK.

"Menolak permohonan pemohon seluruhnya," kata pemimpin sidang, Hamdan Zoelva, saat sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (21/10/2013).

Dalam sengketa ini, Haerul dan pasangannya, Sulhi, adalah pihak termohon. Sementara itu, pihak pemohon adalah pasangan Suciazhi-Agus Tugiman dan pasangan Wahyudin Djahidi-Ilif Fariudin.

Gugatan yang diajukan pasangan Wahyudin Djahidi-Ilif Fariudin ditolak oleh majelis hakim karena gugatan tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum. Termohon dianggap sudah membuktikan bahwa mereka menyelenggarakan pilkada dengan cukup baik dan tidak terdapat bukti terjadinya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif seperti yang digugat oleh pemohon.

Sementara itu, gugatan yang diajukan bakal pasangan Suciazhi-Agus tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai pemohon tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan permohonan.

Sebelumnya, pasangan Wahyudin-Ilif menggugat bahwa telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pilkada Serang. Pelanggaran tersebut antara lain adanya keterlibatan PNS dan penyelenggara Pemerintah Kota Serang, perusakan alat peraga kampanye pemohon, serta pembiaran terhadap aksi warga Serang yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali bagi pasangan Haerul Jaman-Sulhi di berbagai TPS di semua kecamatan di Kota Serang.

Sementara itu, pasangan bakal calon Suciazhi-Agus mempersoalkan ketidaklolosan mereka sebagai pasangan calon peserta Pilkada Kota Serang. Menurut pemohon, KPU Kota Serang tidak berhak menilai keputusan Partai Indonesia Sejahtera yang telah memberikan dukungan kepada pemohon.

Atas permohonan tersebut, kedua pemohon menggugat pencabutan surat penetapan pasangan Haerul-Suli sebagai wali kota Serang. Mereka juga menggugat agar pilkada ulang diselenggarakan.

Untuk diketahui, sebelumnya KPK telah memanggil Haerul untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, pada Jumat (18/10/2013). Dalam kasus tersebut, penetapan status tersangka dilakukan terhadap Tubagus Chaerul Wardana yang merupakan adik kandung Atut. Adapun Atut sudah dicegah oleh KPK untuk bepergian ke luar negeri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com