Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, "Fit and Proper Test" Calon Tunggal Kapolri

Kompas.com - 17/10/2013, 07:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman, Kamis (17/10/2013). Pemilihan terhadap Sutarman direncanakan akan langsung dilakukan pada malam harinya.

"Nanti calon Kapolri menyampaikan visi dan misi serta programnya ke Komisi III (DPR). Secara tertulis sudah dibagikan beberapa hari lalu, akan dipaparkan kembali nanti. Selain itu juga calon Kapolri diminta menyampaikan program dan komitmennya," papar Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy saat dihubungi Kamis pagi.

Tjatur mengatakan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan ini akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB hingga sore hari. Sembilan fraksi di Komisi III DPR nantinya akan melakukan pendalaman melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Sutarman.

"Kemungkinan setelah Maghrib, akan jeda dan lanjut lagi malam untuk disampaikan pandangan fraksi dan pengambilan keputusan apakah menerima atau menolak pencalonan Sutarman," kata Tjatur. Hingga kini, lanjutnya, Komisi III sudah memiliki sejumlah catatan khusus tentang sosok Sutarman.

Catatan ini, sebut Tjatur, didapat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Catatan dari PPATK, kata dia, terkait dengan empat rekening Sutarman yang telah diblokir sejak 2008. Sutarman, disebutkan tak lagi memiliki rekening. "(Soal rekening ini), akan dipertanyakan Komisi III," kata Tjatur.

Sementara catatan dari Kompolnas, lanjut Tjatur, terkait dengan sikap Sutarman yang dinilai terlalu loyal dan juga soal sikap Sutarman dalam menjalin hubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika jawaban-jawaban Sutarman tidak memuaskan, ujar dia, mungkin saja pencalonan Sutarman ditolak Komisi III. "Ya mungkin aja (ditolak)," tegas dia.

Tjatur memberikan contoh sudah ada kejadian calon yang diajukan dalam uji kepatutan dan kelayakan ditolak oleh DPR. Salah satunya, sebut dia, dalam pencalonan Sudradjad untuk menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Padahal Sudradjad adalah kandidat yang mendapatkan penilaian tinggi dari Komisi Yudisial.

Karir Sutarman

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo akan diganti sebelum memasuki pensiun pada Januari 2014. Presiden menyatakan pergantian Kapolri perlu dipercepat agar pejabat baru bisa lebih baik dalam mempersiapkan pengamanan Pemilu 2014.

Presiden sudah menunjuk Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Sutarman meniti karir di kepolisian dari bawah. Dia merupakan anak petani kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah.

Menjadi taruna Akademi Kepolisian pada 1981, Sutarman pertama kali bertugas di Polda Jabar sebagai Pa Staf Lantas Polres Bandung pada 1982. Ia juga sempat menjadi Kapolsek Dayeuh, Bandung pada 1982 dan menjadi Kasat Lantas Polres Sumedang pada 1983.

Pada 1988-1995, Sutarman berdinas di Polda Metro Jaya dan pada 2000 menjadi Ajudan Presiden Abdurrahman Wahid. Sesudahnya, Sutarman mengemban sejumlah jabatan penting di kepolisian, seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Kepulauan Riau. Terakhir, Sutarman menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com