Kompas.com - 14/10/2013, 16:48 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad (dua dari kanan) didampingi angota Bawaslu Nasrullah (kanan) dan anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah (dua dari kiri) serta Hadar Nafis Gumay mngikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR yang dimpimpin Arif Wibowo (latar depan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013). Rapat membahas permasalahan terkait dengan persiapan Pemilu 2014.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad (dua dari kanan) didampingi angota Bawaslu Nasrullah (kanan) dan anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah (dua dari kiri) serta Hadar Nafis Gumay mngikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR yang dimpimpin Arif Wibowo (latar depan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013). Rapat membahas permasalahan terkait dengan persiapan Pemilu 2014.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, kompetisi justru terjadi antara penyelenggara pemilu. Menurutnya, persaingan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menurutnya merupakan fenomena yang memalukan. Oleh karena itu, Didik berharap persaingan ini segera diakhiri.

"Ada satu fenomena memalukan, jelang Pemilu 2014. Yang terjadi di republik ini, pemilu menjadi ajang kompetisi antar penyelenggara pemilu," ujar Didik dalam diskusi "Efektifitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Bagi Pendidikan Politik Masyarakat", di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2013).

Dia mengatakan, seringkali Bawaslu menyalahkan keputusan KPU. Lebih lagi, kata dia, putusan Bawaslu tersebut digugat kembali ke DKPP. Padahal, katanya, ketiga lembaga tersebut seharusnya bekerja sama menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Tapi di antara mereka berkompetisi untuk menunjukkan yang terhebat. Ada yang menunjukkan kewenangannya, ada juga yang anggota-anggotanya tidak siap sehingga akhirnya seperti ini," lanjutnya.

Menurutnya, kompetisi antara penyelenggara pemilu akhirnya membuat tumpang tindih antar-lembaga. Efek buruknya, kata Didik, justru membuat bias soal pengambil keputusan atas hasil pemilu.

"Akhirnya nanti sebetulnya siapa yang berwenang memutuskan hasil pemilu. Itu jadi persoalan bersama. Sekarang DKPP yang memutuskan. Padahal seharusnya KPU. Kenyataannya itu yang terjadi," ujar Didik.

Beberapa kali, Bawaslu dan DKPP memutuskan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) bahkan partai politik (parpol) lolos sebagai peserta pemilu. Misalnya, Bawaslu sempat memutuskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) lolos verifikasi faktual menjadi peserta Pemilu 2014.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, KPU tidak mengeksekusi putusan tersebut sampai PKPI dinyatakan menjadi peserta pemilu oleh Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara. DKPP juga pernah meloloskan bakal caleg Partai Amanat Nasional Sylvana Husen, padahal yang bersangkutan sudah dinyatakan gugur oleh KPU.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Sertifikat Vaksin Covid-19 Antarnegara ASEAN Diakui

Jokowi Ingin Sertifikat Vaksin Covid-19 Antarnegara ASEAN Diakui

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Menkes Usahakan Obat Molnupiravir Tiba Akhir Tahun

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Menkes Usahakan Obat Molnupiravir Tiba Akhir Tahun

Nasional
Luhut Ungkap Temuan Terkait Penerapan Prokes yang Melemah di Sejumlah Daerah

Luhut Ungkap Temuan Terkait Penerapan Prokes yang Melemah di Sejumlah Daerah

Nasional
Pelaku Peretasan Situs Milik BSSN Diduga 'Hacker' dari Brasil

Pelaku Peretasan Situs Milik BSSN Diduga "Hacker" dari Brasil

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Publik sampai Masyarakat Umum

UPDATE 25 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Publik sampai Masyarakat Umum

Nasional
BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data 'Repositori Malware'

BSSN: Situs yang Diretas Berisi Data "Repositori Malware"

Nasional
Azis Mengaku Tak Pernah Kirim Orang untuk Sampaikan Pesan ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Azis Mengaku Tak Pernah Kirim Orang untuk Sampaikan Pesan ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Nasional
Hampir 20 Juta Orang di Jawa-Bali Diprediksi Akan Lakukan Perjalanan saat Libur Nataru

Hampir 20 Juta Orang di Jawa-Bali Diprediksi Akan Lakukan Perjalanan saat Libur Nataru

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, PT INKA: Masinis Terlalu Cepat Berpindah jalur

Tabrakan LRT Jabodetabek, PT INKA: Masinis Terlalu Cepat Berpindah jalur

Nasional
Wajib PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Ramai Dikritik, Luhut: Ini untuk Imbangi Relaksasi Aktivitas

Wajib PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Ramai Dikritik, Luhut: Ini untuk Imbangi Relaksasi Aktivitas

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 3.736 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 3.736 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Airlangga: Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Usai 10 Hari Penutupan PON

Nasional
Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Polri: Korban Pinjol Ilegal Bisa Lapor ke Satgas melalui Whatsapp

Nasional
Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Seorang Masinis Terluka dalam Tabrakan LRT Jabodetabek, Sudah Dibawa ke RS

Nasional
Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.