Kompas.com - 09/10/2013, 14:41 WIB
Peserta Konvensi Partai Demokrat, Anies Baswedan (tengah) berbincang bersama anggota Komite Bidang Program dan Acara Hinca Panjaitan (kiri), serta anggota Komite Konvensi Effendi Gazali sebelum mengikuti wawancara konvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (27/8/2013). Selain Anies, tiga tokoh lainnya direncanakan akan mengikuti konvensi pada hari ini yaitu Endriartono Sutarto, Hayono Isman, dan Irman Gusman.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Peserta Konvensi Partai Demokrat, Anies Baswedan (tengah) berbincang bersama anggota Komite Bidang Program dan Acara Hinca Panjaitan (kiri), serta anggota Komite Konvensi Effendi Gazali sebelum mengikuti wawancara konvensi di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (27/8/2013). Selain Anies, tiga tokoh lainnya direncanakan akan mengikuti konvensi pada hari ini yaitu Endriartono Sutarto, Hayono Isman, dan Irman Gusman.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Rektor Universitas Paramadina, yang menjadi salah satu peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, secara halus menyindir langkah peserta pemilu 2014 yang telah berkampanye. Ada pula calon yang menjadi bintang iklan tertentu.

"Memang secara legal tidak bermasalah, tapi secara kepatutan, secara etika," kata Anies saat mengisi diskusi tentang kepemimpinan, di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Ketika dikonfirmasi tentang pernyataannya, Anies enggan menjelaskan lebih lanjut. Menurutnya, pernyataan tersebut ia lontarkan untuk menunjukkan bahwa dirinya memegang etika.

"Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman di sini kalau saya pakainya standar yang tinggi," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, alat peraga yang menampilkan gambar wajah tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) tidak perlu ditertibkan, asalkan tokoh yang bersangkutan tidak memberi tahu bahwa yang bersangkutan adalah caleg.

"Kalau tidak ada tulisan caleg tidak apa. Ketua ormas tidak apa-apa karena orang kan tidak tahu dia caleg," ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Rabu (2/10/2013).

Dia menyatakan, kasus tersebut serupa dengan caleg artis yang berperan dalam film atau sinetron. Menurutnya, penyelenggara pemilu tidak dapat menertibkan tayangan atau melarang artis tersebut tampil di media.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kecuali di sinetronnya dia ditulis caleg. Begitu juga kalau ormas, asal tidak mencantumkan asal partai," tuturnya.

Husni mengungkapkan, KPU juga tidak dapat menertibkan alat peraga yang tidak dilarang oleh Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Legislatif. Beberapa partai politik (parpol) dan caleg mengakali cara berkampanye. Misalnya, menempelkan gambar wajahnya pada mobil, atau memasang baliho di atas bukit di luar jalan tol.

"Dalam PKPU, yang tidak diatur, yang tidak dilarang berarti sesuatu yang tidak melanggar. Jadi, prinsipnya tidak mengapa. Tidak ada jangkauan ke arah sana," terang dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X