Kompas.com - 08/10/2013, 18:28 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Imigrasi untuk mencegah Manajer PT Kernel Oil Private Limited (PT KOPL) Prima Hasyim Karsidik bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap kegiatan hulu minyak dan gas yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) nonaktif Rudi Rubiandini.

"Berkaitan dengan kasus SKK Migas, KPK mengirimkan surat permintaan cegah atas nama Prima Hasyim Karsidik, karyawan PT KOPL Indonesia, sejak 30 September 2013," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Prima dicegah selama enam bulan ke depan terhitung sejak 30 September 2013. Dia dicegah agar jika sewaktu-waktu keterangannya diperlukan, Prima sedang tidak berada di luar negeri.

Selain mencegah Prima, KPK mencegah pegawai PT KOPL lainnya, yakni Maulana Yahya Abbas, terkait penyidikan kasus yang sama. Maulana dicegah selama enam bulan ke depan terhitung sejak 27 September 2013. Baik Prima maupun Maulana berstatus sebagai saksi.

Terkait penyidikan kasus dugaan suap kegiatan hulu migas, sebelumnya, KPK mencegah sejumlah pejabat SKK Migas dan pihak swasta. Mereka yang dicegah adalah Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bidang Pengendalian Komersial SKK Migas Poppi Ahmad Nafis, dan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Kondesat Bidang Pengendalian Komersial SKK Agoes Sapto Rahardjo, Presiden Direktur PT Parna Raya Group Artha Meris Simbolon, dan Presiden Direktur PT Zerotech Nusantara Febri Prasetyadi Soeparta.

KPK juga mencegah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno bepergian ke luar negeri. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rudi sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian suap dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya senilai 700.000 dollar AS.

Uang tersebut diduga diberikan melalui pelatih golfnya, Deviardi alias Ardi. KPK pun menetapkan Simon dan Ardi sebagai tersangka. Diduga, Rudi tidak hanya menerima uang 700.000 dollar AS dari Simon. Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini pun diduga menerima pemberian dari pihak lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

Nasional
Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 1.794, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.092.303

UPDATE 2 Juli: Tambah 1.794, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.092.303

Nasional
Rusia Masih Invasi Ukraina, Dino Patti Djalal: Sulit Berharap Jokowi Bisa Hentikan Aksi Militer dalam Sekali Kunjungan

Rusia Masih Invasi Ukraina, Dino Patti Djalal: Sulit Berharap Jokowi Bisa Hentikan Aksi Militer dalam Sekali Kunjungan

Nasional
Bertemu Surya Paloh, Bamsoet Dapat Usul Masukkan Lagi Utusan Golongan sebagai Anggota MPR

Bertemu Surya Paloh, Bamsoet Dapat Usul Masukkan Lagi Utusan Golongan sebagai Anggota MPR

Nasional
Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

Nasional
Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

Nasional
Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Lebih Baik Usung Prabowo dan Khofifah daripada dengan Cak Imin

Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Lebih Baik Usung Prabowo dan Khofifah daripada dengan Cak Imin

Nasional
Analisis Dino Patti Djalal: Zelensky Lihat Jokowi Bawa Misi Damai, Putin Anggap Kunjungan Bilateral Semata

Analisis Dino Patti Djalal: Zelensky Lihat Jokowi Bawa Misi Damai, Putin Anggap Kunjungan Bilateral Semata

Nasional
Janji Jokowi Besuk Tjahjo Kumolo yang Urung Terwujud...

Janji Jokowi Besuk Tjahjo Kumolo yang Urung Terwujud...

Nasional
Jika Ingin Rebut Suara, Koalisi Gerindra-PKB Disarankan Usung Prabowo-Khofifah pada Pilpres 2024

Jika Ingin Rebut Suara, Koalisi Gerindra-PKB Disarankan Usung Prabowo-Khofifah pada Pilpres 2024

Nasional
Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Nasional
Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Nasional
Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.