Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Koruptor Pantasnya Dihukum Mati Saja"

Kompas.com - 08/10/2013, 11:06 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sejak pekan lalu, tepatnya Rabu (2/10/2013) malam, pemberitaan media massa dan perhatian publik mengarah pada peristiwa tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi (kini nonaktif) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akil ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan atas dugaan menerima suap terkait dua sengketa pilkada yang tengah ditangani MK.

Peristiwa ini sangat mengejutkan. Selama ini, MK dikenal sebagai lembaga yang bersih dan mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Kini, harga diri MK seakan jatuh terjerembab yang mengikis kepercayaan publik.

Masyarakat pun geram sekaligus muak melihat perilaku para petinggi negeri yang dinilai tidak memiliki integritas. Rizal (37), salah seorang pedagang ketoprak keliling di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berpendapat, seharusnya para koruptor dijatuhi hukuman mati.

"Pantasnya mereka dihukum mati saja seperti di China," katanya, saat ditemui Kompas.com, di Jakarta, Senin (7/10/2013).

Menurut pria asal Tegal tersebut, hukuman mati akan memberikan efek jera sehingga para pejabat negara lainnya tidak berani melakukan korupsi. Ia pun mengeluhkan hukuman tak sepadan yang diberikan kepada pejabat yang melakukan korupsi.

"Tapi, lihat saja mereka cepat banget keluar (penjara), ya enggak bakalan kapok," ucapnya.

Senada dengan Rizal, Supriyatna (58), salah seorang penjaga mushala di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, juga berpendapat sama. Hukum seberat-beratnya untuk koruptor, termasuk hukuman mati. Supri mengaku mengikuti perkembangan berita politik, baik melalui koran maupun televisi, termasuk penangkapan Akil Mochtar.

"Setiap baca berita, isinya kebanyakan (kasus) korupsi. Saya pikir seperti Pak Jimly (mantan Ketua MK) bilang, Akil Mochtar dihukum mati saja," katanya.

Hukuman mati, menurutnya, bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan pendapatan yang besar, pejabat negara seharusnya sudah mampu memenuhi kebutuhannya tanpa korupsi.

"Ya biar adil. Masak maling ayam digebukin, koruptor yang merugikan masyarakat enggak dapat hukuman berat," keluhnya.

Ahmad (24), pedagang tahu sumedang, dan Slamet (35), penjual layang-layang, juga menyatakan hal serupa. Menurutnya, hukuman mati pantas diberikan kepada pejabat korup.

"Tapi, enggak semua koruptor dihukum mati. Ada batasnya. Misalnya, korupsi berapa miliar baru dihukum mati," ujar Ahmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com