Wantimpres Minta Islah di Sampang Disosialisasikan

Kompas.com - 03/10/2013, 18:11 WIB
Anggota Wantimpres Albert Hasibuan (kedua dari kanan) menerima para perwakilan warga Sampang di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (3/10/2013). KOMPAS.COM/Sandro GatraAnggota Wantimpres Albert Hasibuan (kedua dari kanan) menerima para perwakilan warga Sampang di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (3/10/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Perdamaian atau islah oleh para pihak yang bertikai di Sampang, Madura, Jawa Timur, diharapkan bisa disosialisasikan kepada semua pihak terkait, terutama jajaran pemerintah. Dengan sosialisasi, semua pihak dapat yakin bahwa islah memang sudah terjadi dan dapat ditindaklanjuti.

Harapan itu disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan, seusai menerima para perwakilan warga Sampang di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Perwakilan warga yang hadir di antaranya Nur Tamam, Ketua Lembaga Persatuan Umat Islam (LPUI), dan kiai setempat KH Syuaibi. Didampingi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia (YBHU), mereka datang untuk menjelaskan proses islah yang terjadi pada 23 September lalu.

Dari penjelasan tersebut, Albert yakin islah sudah terjadi tanpa ada rekayasa. Setelah itu, perlu diyakinkan juga semua pihak yang masih ragu atas islah. "Saya anjurkan untuk berbicara kepada Pemprov Jatim dan Pemda Sampang agar semua mendukung usaha kita sehingga semua pengungsi bisa pulang, membangun rumah, dan sebagainya," kata Albert.

Nur Tamam mengatakan, islah yang sudah terjadi merupakan kesepakatan bersama setelah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya silaturahim. Islah, kata dia, ditandatangani oleh 75 orang yang mewakili warga dan 35 orang dari kelompok Syiah.

Hanya, kata dia, pihaknya perlu bantuan dari semua pihak, terutama pemerintah pusat, untuk menindaklanjuti islah. Pemerintah diminta membantu untuk meyakinkan pihak-pihak yang masih mempermasalahkan islah.

Syuaibi mengatakan, jika pihaknya tidak didukung, terutama oleh pemerintah, maka situasi itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin ada perdamaian untuk kembali memecah belah warga.

"Mudah-mudahan pemerintah bisa membantu, bagaimana kita bisa bergerak dan tidak memberi peluang kepada pemecah belah. Tantangan kita ke depan menghadapi pemutarbalikan fakta. Kita dianggap tidak benar-benar islah," kata dia.

Albert menambahkan, ia akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberi pertimbangan supaya pemerintah menindaklanjuti islah. "Saya hanya harapkan kedamaian di Sampang," pungkas Albert.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X