Kompas.com - 03/10/2013, 16:53 WIB
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Terkait ditangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, MK segera membentuk Majelis Kehormatan guna melakukan proses penyelidikan internal atas skandal ini.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESWakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Terkait ditangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, MK segera membentuk Majelis Kehormatan guna melakukan proses penyelidikan internal atas skandal ini.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disusun untuk melakukan investigasi internal terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sudah terbentuk. Anggota Majelis Kehormatan tersebut terdiri dari lima orang dari latar belakang yang berbeda-beda.

Berikut formasinya, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/9/2013):

1. Hakim Konstitusi Haryono
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial Abbas Said
3. Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan
4. Mantan Kemtu Mahkamah Konstitusi Mahfud MD
5. Guru Besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juana.

Menurut Hamdan, kelima orang tersebut dipilih berdasarkan rapat pleno yang diselenggarakan sesaat setelah penangkapan Akil oleh KPK pada Kamis (3/10/2013) dini hari.

MK akan mengundang kelima anggota Majelis Kehormatan tersebut untuk melakukan pertemuan di Gedung MK, Jumat (4/10/2013) pukul 14.00 WIB.

Pada pertemuan tersebut, akan diatur posisi ketua, wakil dan anggota. Setelah itu, baru akan dibentuk tata cara dan mekanisme kerja.

"Itu semuanya akan dibuat sendiri oleh Majelis Kehormatan," lanjutnya.

KPK menangkap tangan Akil, bersama anggota DPR asal Fraksi Golkar Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis di kediaman Akil pada Rabu (2/10/2013) malam. Tak lama setelahnya, penyidik KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat.

Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang dollar Singapura dan dollar Amerika yang dalam rupiah nilainya sekitar Rp 2,5-3 miliar. Diduga, Chairun Nisa dan Cornelis akan memberikan uang ini kepada Akil di kediamannya malam itu. Pemberian uang itu diduga terkait dengan kepengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diikuti Hambit Bintih selaku calon bupati petahana.

Pemberian uang kepada Akil ini diduga merupakan yang pertama kalinya. Belum diketahui berapa total komitmen yang dijanjikan untuk Akil.

KPK memantau pergerakan Akil sejak beberapa hari lalu. KPK sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada rencana pemberian uang untuk Akil pada Senin (1/10/2013). Namun rupanya pemberian uang itu bergeser waktunya menjadi Rabu malam. Kini, KPK masih memeriksa Akil dan empat orang tertangkap tangan lainnya. Menurut Johan, KPK juga memeriksa lima orang lain, yang di antaranya adalah petugas keamanan. Dalam waktu 1 x 24 jam, KPK akan menentukan status hukum dan empat orang lain yang tertangkap tangan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Nasional
Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X