Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Tuding Banyak yang Bermain di Islah Sampang

Kompas.com - 30/09/2013, 19:33 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Meski perdamaian antarwarga yang bertikai di Sampang, Madura, sudah terjadi, Menteri Agama Suryadharma Ali malah mempermasalahkan perdamaian tersebut. Alasannya, perdamaian atau islah tidak melibatkan pemerintah dan para ulama setempat.

Suryadharma mengatakan, dirinya maupun jajaran pemerintah tidak tahu-menahu soal islah tersebut. Ia mengaku tidak tahu siapa pihak yang memediasi perdamaian. Terkait langkah islah itu, Suryadharma malah menduga ada pihak yang ingin memanfaatkan konflik di Sampang.

"Bisa jadi ada pihak yang ingin menari di atas konflik itu," kata Suryadharma di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Suryadharma menambahkan, pemerintah berkepentingan atas terwujudnya rekonsiliasi di Sampang. Untuk itu, ia berharap proses rekonsiliasi dilakukan bersama-sama. Pemerintah, kata dia, juga mempersilakan jika ada pihak yang ingin berpartisipasi mewujudkan rekonsiliasi.

"Yang tidak diharapkan, adanya pihak yang kipas-kipas. Yang harus dilakukan, diikutsertakan ulama karena ulama berkomitmen melakukan rekonsiliasi. Jangan-jangan ada agenda lain, mereka melakukan rekonsiliasi, besar-besaran, seakan pemerintah tidak peduli. Banyak yang bermain dalam kasus ini," kata Suryadharma.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, pemberitahuan rekonsiliasi kepada ulama adalah hal penting. Hal ini, kata Suryadharma, bertujuan agar ulama menerima juga dapat menerima rekonsiliasi.

Seperti diberitakan, warga Syiah Sampang dengan masyarakat Kecamatan Omben dan Karang Penang Sampang sudah menandatangani islah. Kedua pihak yang sempat konflik pada tahun 2012 sepakat agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan ingin segera hidup bersama lagi.

Namun, pascaperdamaian, Yayasan Bantuan Hukum Universalia yang mendampingi warga Syiah melihat ada upaya penggembosan perdamaian oleh kelompok tertentu, salah satunya kiai setempat. Para penanda tangan perdamaian dicegat oleh kelompok intoleran ketika hendak pulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com