Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PKB: Diberi Peci Gus Dur, Jokowi Belum Tentu Didukung NU

Kompas.com - 30/09/2013, 11:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pihak menilai pemberian peci milik almarhum Gus Dur dalam peringatan hari kelahiran Nahdlatul Ulama (NU), Kamis (26/9/2013), bermakna dukungan umat Nahdliyin kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai capres. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain berpendapat sebaliknya. Abdul Malik menilai bahwa pemberian itu tidak berarti NU mendukung Jokowi.

"Apalagi Jokowi bukanlah tokoh yang identik dengan NU," ujar Malik di Jakarta, Senin (30/9/2013).

KOMPAS.com/ SABRINA ASRIL Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain

Malik menuturkan pemilih NU itu unik karena mereka lebih cenderung memilih calon pemimpin yang memiliki kedekatan hubungan dengan NU. Ia menyatakan massa NU saat ini masih cenderung mendukung siapa pun calon yang diusung PKB.

"Pendukung PKB punya ikatan ideologis (aqidah) dengan PKB. Fenomena politik di Jatim baru-baru ini membuktikan, betapa tokoh yang identik dengan NU mendapat suara signifikan sementara faktor Jokowi di Jatim ternyata tidaklah sefenomenal di daerah lain," ucap Malik.

Meski demikian, Malik menyatakan Jokowi tetap berpeluang mendapat dukungan suara dari sebagian kaum Gus Durian di luar massa NU yang cukup minoritas.

"Saya meragukan Jokowi akan benar-benar mendapat limpahan suara dari warga Nahdliyin. Apalgi ada figur lain yang lebih dekat secara emosional dengan kaum Nahdliyyin," ucapnya.

Jokowi mendapatkan hadiah spesial itu saat menjadi pembicara utama di Hari Lahir ke-9 Wahid Institute, Kamis lalu. Peci berbahan rotan dengan warna krem serta garis coklat itu dipakaikan oleh istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuriyah, ke kepala Jokowi.

Pemberian peci itu dilaksanakan di depan sejumlah tokoh, semisal Akbar Tandjung, Wiranto, serta sejumlah tokoh lainnya.

"Jokowi ini punya persamaan prinsip dengan Gus Dur, apa itu? 'Gitu aja kok repot'. Itu yang sama. Ngapain repot, pokoknya terjun langsung ke lapangan saja, sederhana," ujar pembawa acara saat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com