JK: Mobil Murah Sudah Jadi Tren di Dunia

Kompas.com - 29/09/2013, 13:24 WIB
Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla saat berkunjung ke acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013, Selasa (24/9/2013). Pada kesempatan itu, JK berkesempatan melihat dan bertanya soal fitur yang dimiliki sebuah produk berlabel Low Cost Green Car (LCGC) yang tengah menjadi polemik. Tribun Jakarta/Muhammad ZulfikarMantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla saat berkunjung ke acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013, Selasa (24/9/2013). Pada kesempatan itu, JK berkesempatan melihat dan bertanya soal fitur yang dimiliki sebuah produk berlabel Low Cost Green Car (LCGC) yang tengah menjadi polemik.
EditorCaroline Damanik

DEPOK, KOMPAS.com — Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla menilai, kehadiran mobil murah di Indonesia merupakan hal yang wajar dan tak lagi bisa dihindarkan. Menurutnya, di jaman ini, mobil murah sudah menjadi tren di seluruh dunia.

"Kita pasti tidak suka macet. Tapi macet itu bukan hanya disebabkan banyaknya mobil, tapi infrastruktur dan angkutan umum juga kurang. Jangan lupa juga, tren di dunia ini mobil (murah) semakin banyak," ujar Jusuf Kalla, saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata Depok, Minggu (29/9/2013).

Apa lagi, kata dia, bodi mobil murah relatif lebih kecil ketimbang mobil kategori mewah. Oleh karena itu, keberadaan mobil murah itu tak bisa dituding bakal menambah kemacetan kendaraan.

"Mobil kecil itu juga lebih memudahkan parkirnya," tukasnya.

Ia menegaskan, dirinya tidak menolak atau mendukung kebijakan mobil murah tersebut. Namun, JK menyebut Indonesia sulit untuk tidak mengikuti tren pemasaran mobil murah di tingkat global.

"Bukan soal setuju atau menolak, tapi trennya seperti itu," tandasnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X