Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Insis: Publik Makin Tak Puas pada Kinerja DPR

Kompas.com - 29/09/2013, 12:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Hasil survei Institut Riset Indonesia (Insis) menunjukkan mayoritas publik tidak puas dengan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 . Bahkan, publik menilai kinerja Dewan semakin tidak baik.

Peneliti Insis Mochtar W Oetomo mengatakan, sebanyak 60,9 persen responden menilai kinerja anggota Dewan tidak baik dan 16,1 persen semakin tidak baik. Adapun responden yang menilai baik hanya 20,5 persen dan 0,6 persen menilai semakin baik. Sebanyak 1,9 persen tidak menjawab.

"Bila diagregatkan, maka publik yang menilai citra DPR tidak baik di atas 50 persen. Ini membahayakan bagi wajah Parlemen Indonesia masa kini dan mendatang," kata Mochtar saat jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu ( 29/9/2013 ).

Survei dilakukan pada 17 Agustus-20 September 2013 . Insis mengambil 1.070 orang responden di 34 provinsi dengan wawancara tatap muka. Margin of error kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Selain itu, Insis mengaku juga menanyakan pendapat responden mengenai tugas dan fungsi DPR. Dalam pembentukan undang-undang, sebanyak 42,9 persen responden mengaku tidak puas, 5,6 sangat tidak puas, 37,3 persen puas, 0,6 persen sangat puas, dan 13,7 persen tidak menjawab.

Dalam membahas APBN, sebanyak 39,8 persen responden mengaku tidak puas, 6,8 persen sangat tidak puas, 34,8 persen puas, 1,9 persen sangat puas, dan 16,8 persen tidak menjawab.

Adapun terkait pengawasan, sebanyak 50,9 persen responden mengaku tidak puas, 8,7 persen sangat tidak puas, 23,6 persen puas, 1,9 persen sangat puas, dan 14,9 persen tidak menjawab.

Mochtar menambahkan, munculnya sejumlah kasus suap, korupsi, tindakan asusila, hingga ketidakdisiplinan yang melibatkan anggota Dewan telah mencoreng wajah parlemen Indonesia.

"Hasil survei ini bisa menjadi bahan untuk anggota Dewan periode selanjutnya agar tidak kembali mengecewakan publik," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com