Demokrat Yakin Ruhut Pasti Mampu Pimpin Komisi III

Kompas.com - 27/09/2013, 17:22 WIB
Ruhut Sitompul KOMPAS.com/Indra AkuntonoRuhut Sitompul
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com -
Keputusan DPP Partai Demokrat yang menempatkan politikus Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menuai penolakan dari internal Komisi III dengan berbagai alasan. Demokrat sendiri berharap persoalan ini segera selesai karena dengan segudang pengalamannya, Ruhut dipercaya mampu memimpin komisi yang menangani masalah hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu.

"Saya yakin dia pasti bisa dengan pengalamannya di organisasi. Apalagi kepemimpinan di Komisi III bersifat kolektif kolegial sehingga pemimpin satu sama lain bisa saling mengisi kekurangan dan memperkuat," kata Ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Jumat (27/9/2013).

Didi berharap, para politisi Komisi III dapat memberi kesempatan terlebih dulu kepada Ruhut untuk menunjukkan kinerjanya. Nantinya, kata dia, kepemimpinan Ruhut bisa dievaluasi. Dilihat dalam 100 hari kedepan, misalnya.

"Dengan segala kerendahan hati, semoga sobat dari partai lain berkenan memberi kesempatan. Masih banyak pekerjaan Komisi III yang belum selesai. Saya berharap polemik soal Ruhut bisa selesai dan kita kembali bekerja," tambah anggota Komisi III itu.

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Demokrat Syarief Hasan awalnya menolak berkomentar dengan alasan hal itu menjadi tanggung jawab Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf. Syarief menyarankan bertanya ke Nurhayati.

"Tapi, Fraksi kan perpanjangan tangan DPP? Iya, tapi saya belum mendapatkan laporan secara kompherensif. Kita lihat saja hari Senin (30/9/2013)," kata Syarief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Syarief pun hanya menyatakan harapannya agar nantinya Ruhut bisa diterima di lingkungan Komisi III.

"Kita lihat saja nanti bagaimana. Kita inginkan semuanya baik-baik saja," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X