"Kita lebih setuju kalau transportasi publik diprioritaskan. Transportasi publik itu memang tugas pemerintah," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu kepada wartawan, Minggu (22/9/2013).
Kendati demikian, pria yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut juga tidak dapat menyalahkan adanya kebijakan tersebut. Menurut Cak Imin, munculnya kebijakan itu tidak terlepas dari keinginan masyarakat yang menginginkan agar mobil dapat dibeli dengan harga terjangkau.
Meski begitu, ia menambahkan, kebijakan mobil murah kurang tepat jika diterapkan di sejumlah kota besar, seperti Jakarta. Pasalnya, selain hanya akan menambah volume kendaraan yang ada di jalan, kebijakan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah yang saat ini tengah menggalakkan penggunaan transportasi publik.
"Pemerintah dan seluruh swasta bersinergi saja untuk di kota-kota besar, tentu mobil murah bisa jadi masalah. Tapi, di daerah-daerah yang belum padat masih butuh mobil murah itu," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa produksi mobil murah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Harapannya, semua kalangan bisa menikmati membeli mobil.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanKunjungi kanal-kanal Sonora.id
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.